DepokToday.com – Pemerintah Kota Depok sedang berupaya keras meningkatkan program wirausaha baru. Kebijakan itu merupakan satu dari sederet janji kampanye Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.
Adapun tujuan program yang digagas oleh Wali Kota Depok dan wakilnya itu, adalah untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Menurut anggota DPRD Depok, T. Farida Rachmayanti, saat ini pengangguran di Kota Depok berada pada kisaran 9 persen.
Terkait hal itu, maka ia pun berharap dengan berbagai program yang terintegrasi ini jumlah pengangguran di Kota Depok dapat ditekan secara bertahap.
“Oleh karenanya pemerintah selayaknya membedah angka 9 persen tersebut, mewakili segmen usia produktif mana,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Sabtu, 13 Agustus 2022.
Farida mengatakan, Fraksi PKS Depok memandang urgent kebutuhan data usia pemuda yakni 16-30 tahun, lantas berapa persen yang menganggur?
“Data ini untuk dijadikan acuan berbagai program yang sudah ada. Termasuk program 5.000 wirausaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha,” ujarnya.
Lebih lanjut Farida mengungkapkan, bahwa jika dilihat secara kasar dari dalam angka, dapat disimpulkan 1 dari 4 penduduk Kota Depok adalah usia pemuda.
“Sehingga kami meminta kuota 25 persen peserta program wirausaha baru diberikan bagi usia pemuda,” tuturnya.
Menurut Farida, ini bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2022 No. 4 tentang Pembangunan Kepemudaan.
“Telah diamanatkan pada Pasal 9 bahwa salah satu tanggung jawab pemuda adalah meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjut Farida, sebagaimana tertuang di Pasal 14, pemuda berhak untuk mendapatkan pengembangan dalam aspek kewirausahaan.
“Jika akan dicetak 5.000 usahawan baru, maka pemerintah harus memberikan kesempatan bagi 1.250 pemuda,” katanya.
“Dan jika akan dibentuk 1.000 perempuan pengusaha maka 250 nya adalah mereka yg berusia antara 16 – 30 tahun,” sambung Farida.
Fraksi PKS memprediksi, di Tahun 2022 ini, sepertinya peserta pemuda sangat minim. Hal itu jangan sampai terulang di Tahun 2023.
Sehingga, Farida menilai sejak sekarang DKUM Depok harus segera merancang strategi sosialisasi dan edukasi yang tepat, baik on line maupun offline.
“Termasuk memetakan jejaring mereka sehingga bisa masuk ke berbagai lini,” katanya.
Disisi lain, ia menyadari bahwa tidak mudah untuk mencetak wirausahawan baru. Butuh konsistensi pendampingan dan fasilitasi yang cukup, selain -tantangan terberat adalah bagaimana menumbuhkan ketangguhan mental.
“Tapi ini harus dilakukan sebagai bentuk pelayanan pemerintah bagi pemuda,” ujarnya.
Apalagi, untuk sebuah tujuan besar agar pemuda dapat berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial serta agen perubahan dalam berbagai aspek pembangunan.
Data yang dihimpun menyebutkan, bahwa sebuah kota yang maju butuh 12 – 14 persen dari penduduknya menjadi pengusaha.
“Nah pemuda harus diberikan ruang untuk mengambil posisi ini,” pungkas anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Depok tersebut. ****