TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK – Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok Supariyono meminta pemerintah pusat untuk menunda sementara mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Pasalnya, proyek tersebut membutuhkan biaya besar yang menyedot anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Tak tanggung-tanggung, pemerintah memang mencatatkan anggaran pembangunan IKN membutuhkan biaya mencapai Rp 500 triliun lebih.
Permintaan ini disampaikan Supariyono mengingat pemerintah pusat yang pada September lalu menaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
“Kan dunia enggak kiamat nih kalau IKN enggak diteruskan,” tegas Supariyono kepada TribunnewsDepok.com, Kamis (13/10/2022).
Dengan ditunda, dewan yang duduk di kursi Komisi C ini menilai anggaran yang harusnya digunakan untuk mega proyek IKN bisa dialihkan untuk subsidi BBM.
Sebab, pemerintah beralasan jika BBM subsidi tidak dinaikan maka terjadi beban yang besar terhadap APBN lantaran minyak dunia tengah mengalami kenaikan.
“Dananya (pembangunan IKN) kan bisa untuk dialihkan ke subsidi BBM, nanti kalau kita sudah betul-betul pulih, lanjutkan lagi enggak apa-apa, silakan saja,” tuturnya.
Tak hanya IKN, Supariyono juga turut menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dirinya menilai proyek tersebut bukan proyek darurat atau yang perlu dilakukan.
Mengingat untuk menuju ke Kota Bandung dari Jakarta, masyarakat masih bisa menggunakan jalur Tol Cipularang atau Cibitung yang saat ini tengah dibangun.
“Jadi, kereta cepat bukan sesuatu yang urgent (darurat), jadi, untuk siapa pembangunan itu semua? Itulah kenapa PKS menolak, lebih baik dana itu dialihkan (untuk subsidi BBM),” tegasnya.
Pembangunan lainnya yang turut disinggung Supariyono adalah tol-tol di daerah yang sepi dan membuat pengelola tol merugi.
“Tol-tol di kampung-kampung itu kan paling dipakai hanya pas lebaran doang, setelahnya sepi. Kan sayang-sayang,” ujarnya.
Untuk itu, Supariyono menegaskan alasan PKS menolak kenaikan BBM saat ini. Karena, lanjut dia, hal tersebut tidaklah tepat lantaran rakyat baru saja babak belur dihantam pandemi.
“Masih banyak sekali warga kita yang kehilangan pekerjaan, pendapatan juga belum normal. Dengan kenaikan ini pasti akan dilanjutkan dengan kenaikan harga barang,” tuturnya.
“Sekarang mungkin belum terasa tapi beberapa bulan ke depan akan terasa. Dengan kenaikan ini akan menurunkan daya beli masyarakat,” katanya.
Salah satunya, kata dia, masyarakat Kota Depok tidak sanggup membeli susu bagi anaknya sehingga akan berdampak pada stunting atau gangguan tumbuh kembang anak.
“Padahal saat ini kita (Kota Depok) fokus menyelesaikan persoalan stunting, dari dampak ini juga berdampak sekali pada warga miskin dengan banyaknya kemiskinan ini juga akan menambah banyak pengangguran,” paparnya.
Dampak sosial lainnya yang lahir dari naiknya harga BBM subsidi menurut Supariyono antara lain:
1. Stunting
2. Anak putus sekolah dan putus kuliah
3. Meningkatnya KDRT
4. Meningkatnya angka perceraian
5. Meningkatnya pengangguran
6. Meningkatnya kejahatan
7. Meningkatnya peredaran narkoba
8. Merajalelanya rentenir
9. Bunuh diri
10. Dll.