RADARDEPOK.COM, DEPOK – Selama ini seringkali masyarakat banyak yang mengeluhkan kemacetan di Kota Depok, baik di Margonda, Sawangan dan lain-lain yang disampaikan melalui media sosial.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami menilai, persoalan ini seharusnya juga ditarik ke daerah-daerah lain di wilayah Jabodetabek. Bahkan sekarang ini kemacetan kita saksikan di jalan-jalan Tol.
“Kita lihat misalnya Tol dalam kota Jakarta, JORR, Jagorawi, Cikampek pada jam-jam berangkat dan pulang kantor itu juga kepadatannya sangat tinggi, sampai empat jalur dua arah stuck tidak bergerak. Saya sampaikan di dalam forum komunikasi dengan Kemendagri dan DPRD Depok beberapa waktu lalu kemacetan ini hendaknya dipandang tidak hanya jadi persoalan kota. Tetapi harus ditarik menjadi concern pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu nasional,” ungkap Sri Utami.
Sri Utami beralasan, karena fenomenanya tidak hanya di Kota Depok. Tetapi juga di kota-kota lain. Ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan dalam hal ini.
“Pertama, masalah pertambahan penduduk. Kalau di Kota Depok pertambahan penduduk berarti pertambahan dari lokal plus dengan urbanisasi dari luar daerah ke Depok dan sekitarnya. Ini artinya daerah tidak lagi menjadi tumpuan penghidupan sehingga bermigrasi ke pusat-pusat ekonomi,” tutur Sri Utami.
Anak-anak petani tidak ada lagi berminat menjadi petani. Mereka pindah ke Jabodetabek karena lebih menjanjikan. Jika pendidikannya bagus akan mencari pekerjaan yang lebih bergengsi atau minimal menjadi buruh di wilayah-wilayah industri.
“Kedua, yaitu terkait dengan target-target pemerintah seperti pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu primadona di dalam penerimaan pajak. Ini menjadi kewenangan provinsi, namun tahun 2023 akan menjadi opsen daerah, penerimaan PKB maupun BPPKB pastinya akan menggenjot perolehan pendapatan daerah dari sektor ini,” terang Sri Utami.
Sementara itu pembangunan transportasi publik kalah cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan pribadi.
Sri Utami mengatakan, membangun sarana transportasi membutuhkan investasi besar, apalagi jika terintegrasi melintas ke beberapa wilayah Jabodetabek. Ini pastinya memerlukan peran pemerintahan yang lebih tinggi. Dan harus segera direalisasikan karena berpacu dengan pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi.
“Jadi naif, kalau misalkan hanya diserahkan ke kota tanpa ada rancang bangun dan rekayasa kebijakan dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Persoalan ini tidak mungkin hanya membangun jalan saja tapi juga mengatur instrumen pajak terkait seperti PKB, parker,” tegasnya.
Tidak bisa hanya dengan melebarkan jalan atau membangun jalan tol jika di hulunya tidak diatur maka akan terjadi seperti yang kita saksikan saat ini, yaitu ketika melebarkan jalan atau membangun tol maka dalam waktu beberpa bulan kemudian akan macet.
“Ini yang seharusnya menjadi pemikiran bersama baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota,” pungkas Sri Utami. (gun/**)