RADARDEPOK.COM-Kebutuhan masyarakat tidak bisa dibatasi, lantaran kebutuhannya beragam. Pandangan ini disampaikan Anggota DPRD Kota Depok dari Partai PKS Ade Firmansyah. Ungkapan itu, disampaikannya ketika hadir dalam Musrenbang 2023 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong.
Laporan : Arnet Kelmanutu
Pemerintah Kota Depok secara aturan menggelontorkan Rp2,5 miliar setiap Kelurahan untuk melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik.
Namun penggelontoran dana tersebut dipastikan tidak mampu meng-cover beragam kebutuhan masyarkat sehingga dana aspirasi wakil rakyat menjadi sokongan tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
”Saya tidak terbiasa dibatasi angka. Kebutuhan warga masyarakat begitu banyak dan berbeda-beda. Itu takkan terpenuhi jika kita membatasinya dengan angka. Walaupun dana aspirasi saya juga terbatas tapi ada cara lain,” kata Ade Firmansyah saat diwawancarai dengan batik yang rapih.
Permasalahan di masyarakat itu menurut politisi PKS ini bisa diselesaikan dengan dana aspirasi atau pokir, sehingga bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.
“Dan itu tidak terbatas dengan angka anggaran aspirasi saya,” paparnya.
Ade pun mencontohkan, sudah cukup lama ada usulan pembangunan gedung Kelurahan Sukamaju tapi belum juga terealisasi.
Kata dia, warga Sukamaju paling besar jumlahnya di Cilodong. Tentunya butuh pelayanan yang lebih baik tapi sayangnya Gedung kelurahan ini tidak menunjang.
“Saya sampaikan ini dalam pokir diinput 2023 untuk pembangunan di 2024, berapa nilainya , mereka yang akan mengkaji dan menggambarnya. Tentunya jumlahnya lebih besar dari keseluruhan anggaran aspirasi saya, tapi saya perjuangkan itu karena memang itu kebutuhan masyarakat Sukamaju,” ungkapnya.
Ade ingin menggambarkan, yang harus disampaikan adalah permasalahan dan kebutuhan masyarakat, lalu ditimbang mana yang penting agar diselesaikan lebih dulu.
“Tak melulu harus terkungkung di angka anggaran aspirasi saya yang terbatas itu, bisa lewat pokir dan lainnya,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, ketika wilayah Timur butuh RSUD, Cilodong butuh SMP Negeri. Semua kebutuhan itu harus disampaikan para anggota dewan dan diperjuangkan. Terbukti, ada SMP baru, RSUD yang nilainya tak kurang dari 189 M.
Bukan berarti yang bernilai besar saja yang harus diperhatikan, pastilah ada alokasi anggaran aspirasi dari saya, tinggal para RW menyampaikan dan mengingatkan pada saya apa kebutuhan dan permasalahan di wilayahnya.
” Itu sebabnya saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan LPM dan RW, agar bisa sama sama membangun wilayahnya. Jika dana tak mencukupi untuk menyelesaikan RTLH misalnya, bisa berkesinambungan di tahun depannya ” ujar Ade Firmasyah menjelaskan.
Jika nanti dirinya mematok di angka Rp 1 M untuk Sukamaju misalnya, maka akan sibuk memikirkan untuk membagi bagi Rp 1 M itu. Lalu bisa saja lupa memperjuangkan yang nilainya lebih besar dari itu karena beranggapan itu di luar yang harus saya anggarkan.
“Dan saya tak mau seperti itu,” pungkasnya. (*)