RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi primadona penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Karena perolehannya yang signifikan, selain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami.
Hingga akhir tahun 2023 ini target PBB yang diharapkan terpenuhi sebesar Rp395 miliar. Sementara BPHTB sebesar Rp476 miliar, ini untuk memenuhi target pencapaian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,222 triliun.
Sri Utami menyebutkan, partisipasi dan ketaatan masyarakat di dalam membayar PBB sangat diharapkan.
Karena ini adalah wujud dari kesadaran masyarakat atas terus berlangsungnya pembangunan di Kota Depok.
“Dan sejauh ini warga Kota Depok relatif cukup kooperatif, sehingga capaian target perolehan Kota Depok khususnya dari PBB dan BPHTB selalu melebihi target 100 persen,” ungkap Sri Utami kepada Radar Depok.
Baca Juga: Sri Utami: HUT Ke-24, Depok Jadi Contoh Bagi Daerah Lain
Untuk itu lanjut Sri Utami, hal tersebut perlu diimbangi dengan pelayanan dari Pemda dalam hal ini BKD yang harus meningkatkan pelayanan bagi kemudahan membayar pajak bagi para wajib pajak.
Dan sebenarnya juga sudah dilakukan, misalnya dengan menggandeng E-commerce seperti melalui indomart, alfamart, BNI, BTN, tokopedia dan lain-lain.
Kedepan diharapkan akan lebih banyak gerai-gerai pembayaran pajak ini, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam membayar.
Baca Juga: Sri Utami: Puasa Adalah Wujud Kecintaan Allah SWT Kepada Kita
Namun demikian, ada hal yang juga penting diperhatikan adalah kelompok masyarakat yang kesulitan membayar, karena secara pendapatan kurang memenuhi.
Misalnya para pensiunan golongan rendah, dan veteran.
“Sebenarnya ini sudah ada kebijakan pengurangan PBB namun belum banyak masyarakat mengetahui bagaimana mendapatkannya. Untuk itu pentingnya sosialisasi secara lebih masif lagi, bahwa di satu sisi masyarakat harus patuh membayar pajak, tetapi ketika ada keberatan juga tetap ada solusinya,” tutur Sri Utami.
Agar tidak muncul image Pemda hanya bisa menaikkan pajak atau membebani masyarakat dengan pajak.
“Jadi sosialisasi dilakukan baik secara konvensional, melalui lurah, camat, RW, RT dan yang tak kalah pentingnya juga sosialisasi secara digital ini bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas lagi,” harap Sri Utami.
Target dari sosialisasi ini adalah agar menumbuhkan rasa bangga dan bertanggung jawab karena dengan membayar pajak berarti berpartisipasi dalam pembangunan. ***