RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami menggelar reses dimasa Sidang ke II Tahun 2023. Sesuai jadwal dari DPRD untuk masa sidang ini ada alokasi 4 titik bagi setiap anggota DPRD.
Sri Utami sudah melaksanakannya di empat kelurahan di Daerah Pemilihan (Dapil) Cimanggis. Yaitu Kelurahan Tugu, Mekarsari, Pasir Gunung Selatan (PGS), dan Curug.
“Banyak hal yang disampaikan warga terkait keluhan yang ada di lingkungan mereka. Salah satunya masalah banjir, selokan yang alirannya tersumbat masuk ke dalam rumah, dan cukup mengganggu,” ungkap Sri Utami kepada Radar Depok.
Kemudian juga ada warga yang mempersoalkan soal KIS dan PKH, yang dapat orangnya itu-itu saja.
Sementara mereka menyaksikan bahwa penerima itu sebetulnya adalah tidak layak. Bahkan ada lansia yang seharusnya membutuhkan, namun tidak mendapat KIS atau PKH.
“Kemudian ada juga terkait Penerangan Jalan Umum (PJU), banyak yang mati atau tidak berfungsi dan kurang atau perlu ditambah lagi. Salah satunya di Jalan Raya Bogor dari tol Cijago arah Pal PJU mati semua,” terang Sri Utami.
“Begitu juga Jalan Akses UI sehingga jalanan gelap. Ini membahayakan pengguna jalan di malam hari. Ada juga terkait banyaknya tiang-tiang dan kabel yang semrawut,” lanjut Sri Utami.
Kemudian yang juga sangat penting adalah keinginan adanya SMA Negeri di Cimanggis khususnya untuk wilayah Tugu, PGS, Mekarsari dan Curug.
Sri Utami menyebutkan, di Cimanggis ini baru ada satu SMA Negeri, yaitu SMAN 13 di Cisalak Pasar.
Sementara untuk wilayah lain yang padat penduduknya Tugu, Mekarsari dan PGS ini kesulitan untuk bersekolah di SMAN.
“Semula anak-anak PGS ini terbantu dengan bersekolah ke DKI Jakarta. Misalnya ke SMAN 98, SMAN 39, SMAN 99. Tetapi sekarang dengan kebijakan zonasi dan juga dikuranginya kuota untuk ke DKI, anak-anak yang dari PGS atau Tugu kesulitan untuk sekolah di SMA Negeri di Jakarta,” ucap Sri Utami.
Sri Utami mengaku khawatir, jangan sampai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok turun gegara kelanjutan sekolah dari anak-anak terkendala, karena tidak adanya sarana untuk belajar di tingkat SMA.
Sekali pun ini memang menjadi ranah pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun sebagai anggota DPRD tidak boleh tutup mata karena disuarakan oleh masyarakat sehingga harus dicarikan solusinya.
“Dalam hal ini walikota harus menyuarakan ke gubernur. Demikian juga kami akan menyuaran ke perwakilan PKS di DPRD Prolinsi Jawa Barat,” tegas Sri Utami.
Sri Utami berharap, ini menjadi catatan dari Dinas Pendidikan mulai dihitung angka partisipasi kasarnya.
Mulai dari angka kelahiran, kemudian berapa anak kita yang di PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA ini apakah mencukupi atau tidak sarana pendidikannya.
Kalau tidak mencukupi dari negeri harus digalang dari swastanya. Sekolah swasta juga harus di upgrade kualitas belajar mengajarnya.
“Sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk menyekolahkan anak, selain juga harus terjangkau biayanya. Kita perlu khawatir dengan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, kita harus sigap menyiapkan sarana pendidikan anak-anak kita karena pendidikan merupakan amanat konstitusi kita UUD 1945,” pungkas Sri Utami. ***