RADARDEPOK.COM – Masalah polusi semakin kronis di Indonesia. Penanggulangan masalah yang cepat, diperlukan guna menekan tingkat polusi yang semakin menyesakkan dada masyarakat.
Pemprov DKI mencermati masalah polusi dan sedang dikaji bersama, mulai dari penerapan Work Form Home (WFH) hingga melakukan uji emisi pada kendaraan bermotor. Hal ini terkait juga dengan kebijakan di Depok, yang tidak bisa dilepaskan sebagai kontributor arus kendaraan menuju DKI.
Anggota DPRD Kota Depok, Sri Utami menilai, salah satu akar masalah polusi adalah adanya keterlambatan dalam pembangunan transportasi publik yang terintegrasi dengan kota sekitar DKI. Termasuk aspek lingkungan dan kenyamanan, yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang dalam bentuk transportasi publik. Sementara ini, tidak mendapat perhatian memadai.
Sebaliknya, kemudahan pembelian kendaraan bermotor difasilitasi sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional” tegas Sri Utami kepada Radar Depok, Rabu (30/8).
Sri Utami juga menyoroti peningkatan yang signifikan dalam tingkat pengangguran selama beberapa tahun terakhir. Namun, ia mencatat bahwa pengangguran ini kemudian difasilitasi dengan adanya usaha ojek online, dimana kendaraan bermotor berkeliling mencari penumpang, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada polusi. Plus dengan penghapusan pajak progresif serta kebijakan penyamaan nilai pajak parkir.
“Beberapa tahun belakangan ini pengangguran meningkat pesat, Tapi kemudian ini difasilitasi dalam bentuk kerja ojek online,” sambung Sri Utami, Anggota Fraksi PKS ini.
Sri Utami juga memberikan pandangannya terkait WFH yang akan diterapkan, termasuk Kota Depok, per 1 September. Menurutnya hal tersebut merupakan solusi jangka pendek yang tidak mengatasi masalah pokok. Ia berpendapat bahwa manusia juga membutuhkan mobilitas dan tidak mampu bekerja terus-menerus di rumah. WFH dianggapnya sebagai solusi sementara yang tidak substansial.
“Tidak mengobati substansi masalah, yaitu keterlambatan pembangunan transportasi publik, kemudian pembelian kendaraan itu dijadikan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pengangguran itu diserap di jalanan dalam bentuk ojek online,” jelas Sri Utami.
Lebih lanjut, Anggota Komisi B ini menilai, pentingnya uji emisi kendaraan dan penegakan peraturannya. Dia menuturkan, uji emisi harus menjadi kewajiban, dan bukan hanya masalah kesadaran semata. Menurut dia penegakan peraturan ini masih belum maksimal, dan sebelum penegakan dilakukan, edukasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka mematuhi peraturan tanpa harus diminta.
“Ya memang harusnya ada dan kewajiban, sekarang kan tidak hanya kesadaran saja, sifat kebijakannya diperiska di tempat kalau kenalpotnya hitam di tangkap. Jadi penegakannya sendiri belum maksimal,” tegas Sri Utami.
Diketahui, Kota Depok dahulu pernah menerapkan program kebijakan ‘one day no car’ di era Walikota Nur Mahmudi Ismail. Namun Sri Utami menilai hal tersebut sebagai stimulus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan transportasi publik. Bila itu diterapkan saat ini, menjadi kurang relevan karena dominasi transportasi online sangat massif daripada sistem transportasi publik.
“Tapi sekarang menjadi tidak relevan lagi karena transportasi publiknya mati oleh transportasi online.” tutup Sri Utami. ***
Sumber : https://www.radardepok.com/politik/9469992530/tekan-polusi-sri-utami-wfh-solusi-jangka-pendek?page=2