Logo Fraksi PKS DPRD Depok

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

DPRD Kota Depok

DPRD Depok Bahas Enam Raperda, Qurtifa Wijaya: Ada Bahas Pemberdayaan dan Penataan PKL

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Fraksi PKS Depok, DPRD Depok Bahas Enam Raperda, Qurtifa Wijaya: Ada Bahas Pemberdayaan dan Penataan PKL

beritautama.co.id – Anggota Fraksi PKS Qurtifa Wijaya mengatakan ada enam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan oleh alat kelengkapan DPRD Depok, salah satunya terkait pemberdayaan dan penataan pedangang kaki lima.  

Enam raperda tersebut sudah disetujui oleh semua fraksi di DPRD Kota Depok untuk dibahas menjadi peraturan daerah.

“Ada enam rapeda yang dibahas oleh DPRD DepokEnam raperda itu merupakan usulan dari alat kelengkapan DPRD Depok. Ada juga pemberdayaan dan penataan PKL,” kata Anggota Fraksi PKS Qurtifa Wijaya, Sabtu (3/11/2023).

Qurtifa Wijaya mengatakan keenam raperda tersebut selain yaitu raperda tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

Kata dia ada raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan, tentang Ketenagakerjaan, tentang Pendidikan Kepramukaan, tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, dan raperda tentang Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Kewargaan.

“Kami di Fraksi PKS menyambut baik enam raperda ini. Fraksi PKS memberikan apresiasi pada rekan-rekan di Komisi B, Komisi D dan Bapemperda DPRD Kota Depok, yang telah memprakarsai dan mengusulkan enam raperda,” ungkap calon Anggota DPRD Jawa Barat Dapil Depok-Bekasi ini.

Pria yang hobi main bola ini menuturkan raperda pemberdayaan dan penataan pedangang kaki lima sepakat dibahas karena upaya peningkatan sektor perekonomian yang berdampak langsung bagi peningkatan kemakmuran warga.

“Peningkatan perekonomian. Terpenting dapat perhatian pemerintah adalah sektor informal, terutama para PKL yang biasa memenuhi pedestrian perkotaan, termasuk para pedagang asongan dan pedagang keliling model gerobak atau pikulan yang berkeliling kampung, perumahan dan jalan raya.

Di satu sisi, usaha PKL sambung Qurtifa Wijaya ini menjadi pilihan realistis bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di sektor informal.

Namun di sisi lain, aktivitas PKL di pedestrian perkotaan ini juga berpotensi merusak lingkungan, membatasi hak pejalan kaki hingga pengguna kendaraan,dan sebagainya.

“Oleh karena itu, keberadaan PKL ini perlu diberdayakan potensinya, diarahkan dan dibina kualitas dan keamanan produknya (aman dikonsumsi bagi kesehatan) sekaligus dilakukan penataan,”

“Agar aktivitasnya dapat bersinergi dengan hak pejalan kaki dan pengguna kendaraan, serta turut menjaga kelestarian alam dan kebersihan serta keindahan lingkungan,”.

Untuk itu Fraksi PKS sambung pria yang akrab disapa Ustadz Quri sepakat bahwa Pemberdayaan dan Penataan PKL ini perlu diatur dalam Peraturan Daerah(Perda).

Agar peran pemerintah semakin jelas dalam memfasillitasi pembinaan dan pemberdayaan PKL, termasuk dalam penataan ketertiban umum dan penyediaan lokasi yang lebih layak dan memenuhi kepentingan warga lain seperti pejalan kaki dan pengendara angkutan pribadi dan umum.***

Sumber : https://www.beritautama.co.id/politik/51210748876/dprd-depok-bahas-enam-raperda-qurtifa-wijaya-ada-bahas-pemberdayaan-dan-penataan-pkl?page=2

bet365 casino bonus code nj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

real money free casinos no deposits