beritautama.co.id – Anggota Komisi D DPRD Depok Ade Supriatna mengatakan program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal untuk balita gizi kurang dan berat badan tidak naik memiliki tujuan baik sebagai upaya menurunkan angka stunting di Depok.
Dalam penerapan program PMT lokal ini melibatkan lintas sektor seperti dinas Kesehatan melalui puskesmas, kader PKK dan Posyandu, serta pelaku ekonomi (WUB).
“Perlu diapresiasi karena melibatkan lintas sektor. Termasuk WUB mereka merasa sangat senang ikut terlibat, karena banyak mendapat pengetahuan tentang gizi meskipun setiap malam dan pagi harus disiplin menerapkan arahan dari Tim Gizi dari Puskesmas,” kata Ade Supriatna melalui keterangannya, Sabtu (18/11/2023).
Ade Supriatna mengetahui bahwa lintas sektor terlibat dalam program PMT lokal di Depok karena telah melakukan rapat antara Komisi D DPRD Depok di Gedung Paripurna pada Jumat (17/11/2023).
Rapat dengan Dinas Kesehatan dan para Wirausaha Baru (WUB) sebagai penyedia menu PMT untuk balita gizi kurang dan berat badan tidak naik.
“Pengakuan dari WUB sebagai penyedia menu PMT lokal, proses pembuatannya jauh lebih rumit dibanding penyediaan snack atau nasi box biasa,” kata Ade Supriatna.
Program PMT lokal di Depok itu Ade Supriatna menambahkan anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Pusat sebagai penghargaan bagi Pemerintah Kota Depok yang berhasil melakukan program penurunan stunting.
“Anggaran DID Pemerintah Pusat sebagai penghargaan bagi pemerintah Kota Depok yang sudah berhasil melakukan program penurunan stunting, (Depok kota) lima terbaik tingkat nasional,” tuturnya.
Dari hasil pertemuan Komisi D dengan Dinas Kesehatan Depok lanjut Ade Supriatna Dinas Kesehatan menjelaskan pemberian menu PMT sudah sesuai dengan standar Kemenkes.
Program PMT lokal ini berlangsung selama 28 hari dengan pemberian kudapan selama 6 hari perpekan, dan makanan lengkap 1 hari perpekan.
“Kudapan yang dimaksud adalah seperti cemilan yang penuh protein sesuai dengan kebutuhan gizi balita untuk sekali makan, yang tentunya jauh berbeda dengan cemilan orang dewasa,” tuturnya.
Dari hasil rapat dengan Komisi D DPRD Depok Ade Supriatna menyebutkan
beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok.
Pertama Tim Pemantauan Gizi (TPG) harus makin ketat memberikan supervisi kepada para WUB, untuk memastikan kualitas makanan untuk para balita dalam kondisi aman dan sehat.
Kedua, Dinas Kesehatan Kota Depok juga harus memastikan Bimbingan Teknis kepada Tim PKK Kelurahan yang melakukan distribusi, sekaligus edukasi kepada para orang tua balita, tentang kandungan gizi dan cara memasak makanan tersebut.
“Ketiga melakukan tindakan responsive jika ada laporan dari masyarakat terhadap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan ini seperti mencoret WUB yang tidak disiplin mengikuti arahan TPG, menegur PKK yang tidak melakukan edukasi, dan lain sebagainya,” pungkasnya. ***