Logo Fraksi PKS DPRD Depok

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

how to start an online casino

DPRD Kota Depok

Program UHC di Depok Sudah Berjalan, Berobat Cukup Pakai KTP : Ini Hasil Penelusuran Anggota DPRD di Rumah Sakit

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Fraksi PKS Depok, Program UHC di DEpok Sudah Berjalan, Berobat Cukup Pakai KTP: Ini Hasil Penelusuran Anggota DPRD di Rumah SAkit

RADARDEPOK.COM – Sejak 1 Desember 2023, program Universal Health Coverage (UHC) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah efektif bagi warga Depok. Mudahnya kini, berobat di Depok cukup dengan KTP.

Anggota Komisi D DPRD Depok dari Fraksi PKSAde Firmansyah, lantas menggali informasi lebih lanjut tentang program UHC, di RSUD Anugerah Sehat Afiat atau RSUD ASA, Tapos, Depok, Rabu (13/12).

“Yang kita ketahui bersama, untuk pendaftaran menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Memungkinkan warga Depok yang didiagnosa memerlukan perawatan rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ungkap Ade Firmansyah dinukil dari Youtube PKS TV Depok.

Ade Firmansyah menjelaskan, jika kartu BPJS tertinggal atau hilang, KTP tetap dapat digunakan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Karena NIK pada KTP terdaftar dalam sistem BPJS. Jadi lebih praktia dengan KTP, integrasi KTP dengan BPJS mempermudah akses layanan kesehatan dan gratis sesuai dengan kelas layanan BPJS,” terang Ade Firmansyah.

Ade Firmansyah menerangkan, untuk peserta BPJS mandiri dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terlambat membayar iuran atau kartunya mati, program UHC memungkinkan warga Depok yang hanya memiliki KTP dan KK untuk tetap mendapatkan perawatan.

“Bagi peserta BPJS mandiri dan KIS PBI yang menunggak atau sudah mati keaktifan kartunya hanya menunjukkan KTP dan KK saja. Lalu akan dibantu pendaftaran program UHC yang dibiayai oleh APBD Pemkot Depok,” beber Ade Firmansyah.

Dalam masa aktivasi selama 3 bulan, warga yang tidak aktif bisa didaftarkan ke program UHC yang dibiayai oleh APBD Pemkot Depok.

Setelah verifikasi faktual, apabila sesuai kriteria, peserta akan dilanjutkan ke BPJS, jika tidak, disarankan kembali ke BPJS mandiri.

“Selama 3 bulan ini, apabila pasien ini dinyatakan sesuai kriteria menerima bantuan dari UHC, maka akan dilanjutkan kepesertaan BPJS. Namun apabila tidak sesuai kriteria, maka akan disarankan kembali ke BPJS mandiri,” terang Ade Firmansyah.

Warga Depok yang belum memiliki jaminan kesehatan, tetapi memiliki KTP dan KK, akan tetap dapat dilayani melalui program UHC dan aktivasi BPJS kelas 3, yang dianggarkan dari APBD Pemkot Depok.

“Bagi warga Depok yang tidak memiliki jaminan kesehatan, namun memiliki data lengkap KTP dan KK akan tetap bisa dilayani. Akan dibantu ke program UHC dan aktivasi BPJS kelas 3 yang dibayarkan dari APBD Pemkot Depok. Jika pasien kurang mampu, maka akan tetap dilanjutkan kepesertaannya di BPJS yang dianggarkan APBD Pemkot Depok,” tutur Ade Firmansyah.

Ade Firmansyah menuturkan, APBD Depok telah mengalokasikan sekitar Rp112 miliar untuk menambah kepesertaan KIS PBI dari APBD, sehingga diharapkan mencapai 98 persen atau 100 persen warga Depok memiliki jaminan kesehatan.

Saat ini, di RSUD ASA sudah melayani pasien dengan program UHC per tanggal 1 Desember kemarin. Ada satu pasien yang tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun sedang menjalani rawat jalan.

Dalam artian belum berstatus PBI atau non PBI. Saat pertama kali masuk rumah sakit, pasien tersebut hanya menggunakan KK yang berstatus warga Depok dan mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 3. ***

Sumber : https://www.radardepok.com/metropolis/94611190290/program-uhc-di-depok-sudah-berjalan-berobat-cukup-pakai-ktp-ini-hasil-penelusuran-anggota-dprd-di-rumah-sakit?page=2

no deposit online slots free bonus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *