RADARDEPOK.COM-Transportasi umum memang sudah tepat dalam menangani kemacetan di pusat Kota Depok. Adanya Bis Kita hingga Angkot AC adalah terobosan untuk melepaskan diri momok kepadatan arus lalu lintas.
Namun tugas lainnya yang cukup berat adalah menyadarkan masyarakat dengan kolaborasi seluruh pihak harus semakin diperkuat, sehingga tidak berjalan secara eksklusif karena nantinya yang akan berdampak pada kenyamanan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menjelaskan, dalam menangani permasalahan tersebut, harus mengubah kebiasaan masyarakat Kota Depok dengan menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportrasi umum.
“Kesadaran masayarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi yang seharusnya ditingkatkan oleh Pemkot,” tutur dia.
Tentunya, hal ini juga harus diperkuat alat transportrasi yang memadai, nyaman dan aman di Kota Depok, untuk menampung mobilitas masyarakat Kota Depok.
“Kami bersyukur Kota Depok juga sudah mulai ada namanya Biskita Trans Depok dan mikro Trans Depok tentunya yang mendapat respon positif masyarakat,” tutur dia.
Dengan adanya hal ini, Ade Supriyatna berharap agar bisa mengganti selurung angkot ‘Kaleng’ di Kota Depok untuk menjadi angkot moderen dengan memiliki berbagai fasilitas untuk masyarakat.
“Karena masyarakat saat ini sudah meninggalkan angkot-angkot yang minim fasilitas, lebih baik menggunakan kendaraan pribadi,” ucap dia.
Sementara itu, di lokasi terpisah Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, M faizin menekankan, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha transportasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan.
Salah satu stimulusnya adalah pemerintah dapat memberikan jaminan pembayaran per kilometer, sehingga pengusaha tidak perlu khawatir soal biaya operasional.
“Dengan begitu, supir juga tidak akan mengetem lama yang jadi biang macet. Karena upahnya kan per kilometer,” sambung M Faizin.
M Faizin juga mengusulkan agar pemerintah kota melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk menarik anggaran serta program strategis yang dapat membantu memperbaiki infrastruktur di Depok.
“Jadi menata Kota Depok selama ini terkesan eksklusif, Pemkot Depok tidak membangun sinergi dengan pusat yang baik. Bagaimana program ditarik ke Depok, jadi nggak bisa sendiri-sendiri,” tandas M Faizin.***