RADARDEPOK.COM – Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk efisiensi mendapatkan perhatian serius berbagai kalangan di Kota Depok.

Mulai dari pengamat ekonomi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, dan DPRD Kota Depok. Mereka menilai dampaknya dapat diperkirakan akan cukup rumit, terutama bagi masyarakat maupun ranah usaha.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Dewa Wisana menuturkan, pemotongan dan efisiensi anggaran memiliki dampak yang sangat kompleks.

Dia menekankan pentingnya perhatian terhadap anggaran yang terkait langsung dengan program atau kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat.

“Jika anggaran ini yang dipotong, maka tentunya akan berdampak ke kinerja layanan dan program itu sendiri. Hal ini perlu diperhatikan dengan seksama dan bisa menjadi polemik di masyarakat,” tutur Dewa Wisana saat dikonfirmasi Radar Depok, Jumat (14/2).

Kemudian, Dewa Wisana menyatakan, pemangkasan anggaran yang menyangkut sumber daya manusia, khususnya pekerja honorer, dapat mempengaruhi pekerja dan staf.

“Pekerja honorer pasti akan terdampak, dengan dirumahkan atau tidak diperpanjang lagi kontraknya. Di sisi lain, para staf yang kehilangan para pekerja honorer atau tidak tetap tersebut juga akan merasakan dampak yaitu beban kerja yang bertambah dan kinerja mereka yang akan sedikit banyak akan menurun,” kata Dewa Wisana.

Kendati demikian, Dewa Wisana mengungkapkan pentingnya komunikasi yang baik dan transparan terkait kebijakan ini. Sejauh ini, pola komunikasi pemerintah relatif buruk dan belum transparan, sehingga menimbulkan prasangka dan potensi keresahan di masyarakat.

“Komunikasi dan sosialisasi intensif mutlak diperlukan. Dialog sosial harus dilakukan dan setiap elemen pemerintah harus memiliki kemampuan berdialog yang menunjukkan kepedulian yang utuh,” ungkap Dewa wisana.

Apalagi, Dewa menjelaskan, dialog sosial dan sosialisasi intensif sangat diperlukan agar masyarakat merasa lebih memahami langkah-langkah pemerintah ini.

“Komunikasi dan sosialisasi, yang intensif mutlak diperlukan. Dialog sosial harus dilakukan dan setiap elemen pemerintah harus memiliki kemampuan berdialog yang menunjukkan kepedulian yang utuh,” jelas Dewa Wisana.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Miftah Sunandar mengungkapkan, banyak dampak pemangkasan anggaran terhadap dunia usaha, terutama di Kota Depok.

Banyak perusahaan, termasuk yang bekerjasama mulai mengurangi jumlah karyawan mereka akibat kondisi ekonomi yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

“Di Kota Depok, banyak perusahaan yang sudah mengurangi karyawan-karyawannya. Dampaknya tentu saja dengan menurunnya pendapatan perekonomian,” kata Miftah.

Apalagi, beber Miftah sektor yang paling terdampak adalah industri pariwisata, seperti hotel, restoran, dan properti.

“Misalnya, hotel-hotel yang biasanya ramai, sekarang banyak karyawan harian yang tidak bekerja. Pengusaha tidak bisa berbuat banyak karena pemasukan berkurang,” beber Miftah.

Kemudian, Kadin Depok berencana untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan pelatihan kewirausahaan. “Kami akan berusaha membantu mereka untuk beralih menjadi wirausahawan dan memberikan pelatihan serta bantuan permodalan,” jelas Miftah.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Depok, Ubaidilah menyatakan, apresiasi upaya Presiden dalam mengefisienkan anggaran.

Namun, dia juga mencatat bahwa pemangkasan anggaran sudah mencapai level yang ekstrem, dengan banyak kementerian yang mengalami pemotongan anggaran secara signifikan.

“Hampir semua kementerian itu, mengalami pemotongan yang angkanya cukup ekstrem. Efisiensi yang dijalankan sudah pada level ekstrem, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang dipangkas, tetapi juga infrastruktur mengalami pengurangan cukup signifikan,” kata Ubaidilah.

Kendati demikian, Ubaidilah menegaskan pengurangan anggaran ini berisiko menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor tertentu. Seperti, industry, perhotelan, serta penurunan daya beli masyarakat yang terlihat melalui penurunan inflasi.

Meskipun demikian, Ubaidilah menilai Kota Depok relatif lebih aman karena memiliki kemandirian fiskal yang cukup baik. “Alhamdulillah, Depok punya kemandirian fiskal yang cukup baik, di mana APBD-nya lebih dari 40% itu diambil atau bersumber dari PAD,” tegas dia.

Namun, Ubaidilah berharap agar pemangkasan anggaran dilakukan lebih bijak dan rasional. Tujuan efisiensi pemangkasan harus tercapai, yaitu pemerintahan yang efektif dan efisien tanpa mengorbankan hal-hal yang bisa memberikan dampak negatif di kemudian hari.

Ubaidilah mendorong pemerintah untuk lebih bijak lagi dalam memangkas atau melakukan efisiensi agar lebih rasional.***

Sumber : https://www.radardepok.com/utama/94614556458/pengamat-ekonomi-kadin-dan-dprd-depok-bilang-begini-jika-anggaran-diefisiensi?page=2