Depok | VoA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok telah menyelenggarakan Rapat Kerja pada tanggal 15–17 Mei 2025 dalam rangka Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
Salah satu agenda strategis yang dibahas dalam forum ini adalah pengusulan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota Bapemperda, H. Bambang Sutopo (HBS), menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan tiga BUMD tersebut.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan daerah melalui pendekatan Reinventing Government, yaitu pemerintahan yang berjiwa wirausaha, adaptif, dan berbasis hasil.
“Ketiga Raperda BUMD ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan efisiensi birokrasi, serta memperkuat kemandirian fiskal Kota Depok,” ujar Bambang Sutopo, Sabtu (17/05/2025)
Tiga Raperda BUMD yang Diusulkan:
Raperda BUMD Pangan menjadi prioritas utama karena dinilai sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Selain itu, BUMD ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen
pemerintah daerah untuk memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM pangan lokal.
“Kita dorong model pemerintah yang mission-driven dan community-owned. Artinya, harus melibatkan koperasi petani, UMKM pangan, dan pelaku usaha lokal. Bahkan, perlu segera dibentuk Koperasi Merah Putih sebagai mitra BUMD ini,” jelas Bambang, salah satu pengusul kebijakan ini.
Inisiatif ini juga sejalan dengan program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
2. Raperda BUMD Pengelolaan Aset: Optimalisasi Aset Daerah untuk PAD
Raperda kedua berfokus pada pembentukan BUMD Pengelolaan Aset, yang bertujuan untuk mengelola aset milik Pemerintah Kota Depok, seperti tanah, gedung, dan ruang usaha secara lebih profesional dan menghasilkan nilai ekonomi tambahan.
“Kita perlu transformasi menuju market-oriented government, di mana aset dikelola dengan prinsip manajemen portofolio. Harus ada audit menyeluruh, mapping asset dan digitalisasi data aset terlebih dahulu,” tegas Bambang.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi atas banyaknya aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Raperda BUMD Gas Perkotaan: Langkah Jangka Panjang Menuju Energi Bersih
Sebagai langkah jangka panjang, Raperda ketiga mengusulkan pembentukan BUMD Gas Perkotaan. BUMD ini dirancang untuk mendukung penyediaan dan distribusi gas kota bagi rumah tangga dan industri kecil, dalam rangka mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan.
“Langkah ini adalah bentuk nyata komitmen DPRD bersama Pemerintah Kota Depok untuk membangun pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi hasil,” pungkas Bambang.
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) disebut sebagai pendekatan utama dalam pengembangan proyek gas kota ini.
Komitmen DPRD dalam Mendorong Pemerintahan yang Efisien dan Pro-Rakyat
DPRD Kota Depok, melalui Bapemperda, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi regulasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap ketiga BUMD ini dapat menjadi pilar baru dalam peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan layanan publik yang lebih terjangkau dan berkualitas,” tutup Bambang Sutopo. (ed)
Sumber : https://voa.co.id/berita/44524/bapemperda-depok-bahas-propemperda-perubahan-hbs-sebut-3-bumd-ini-kunci-dongkrak-pad-dan-layanan-publik/