RADARDEPOK.COM – Peringatan dini telah berbunyi, tanda ketidakpuasan masyarakat akan 100 hari kerja Supian Suri dan Chandra Rahmansyah dalam memimpin Kota Depok belum melepas dahaga masyarakat. Tercatat ada 60,93 persen warga menyatakan tidak puas, dan sisanya 39,05 persen mengaku puas.
Hasil data tersebut menurut Survei yang dirilis Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) soal Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Depok Terhadap 100 Hari Kerja Walikota dan Wakil Walikota Depok, serta Persepsi Masyarakat Kota Depok Terhadap 100 Hari Pemerintahan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.
Masa 100 hari pertama pemerintahan merupakan momen penting dalam menilai arah dan langkah awal kepemimpinan kepala daerah baru untuk dijadikan tolok ukur awal untuk mengukur kinerja, respons publik, serta konsistensi antara janji kampanye dengan implementasi kebijakan di lapangan.
Hal ini sebagai bentuk transparansi terhadap publik untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan ke depan sesuai dengan aspirasi Masyarakat Kota Depok. Survei kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Supian Suri–Chandra Rahmansyah dilakukan LS Vinus untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kinerja awal kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Depok.
Founder LS Vinus, Yusftriadi menjelaskan, ada sepuluh bidang yang dinilai masyarakat tidak memuaskan. Antara lain bidang pendidikan, ekonomi, trasportasi, ketenagakerjaan, pertanian, pemberantasan korupsi, tata kelola yang bersih, tata lingkungan, kebudayaan, dan informasi publik.
Sedangkan bidang yang dinilai masyarakat memuaskan meliputi bidang Kesehatan, Infrastruktur. Sosial, Pelayanan Publik, Keamanan dan Penegakan Hukum. “Kesimpulannya, masyarakat yang puas itu 39,05 persen. Sedangkan yang tidak puas 60,95 persen,” kata Yusftriadi kepada Radar Depok.
Metodologi survei yang digunakan LS Vinus dengan metode pengumpulan data wawancara langsung ke lapangan, ada 800 responden yang terlibat. Teknik sampling Cluster Random Sampling, Margin Error 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
“Kalau dianalogikan ke sebuah rapot, warnanya kuning cerah. Tingkat kepercayaan amat sangat rendah. Kalau ibaratkan pesawat take off kondisinya ada di hard take off, artinya masyarakat cemas dengan pilotnya atau pemimpinnya (Supian-Chandra),” tegas Yusftriadi kepada Radar Depok, Rabu (4/6/2025).
Yusftriadi menegaskan, faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat karena elemen pemerintahannya tidak berjalan secara baik, misalnya instruksi dari pimpinan tidak berjalan hingga ke bawah yang seharusnya dilakukan Dinas, Camat, hingga Lurah.
Selanjutnya peran DPRD sebagai wakil rakyat tidak berjalan dengan baik dalam segi pengawasan kebijakan pemerintah saat ini, sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat.
“Ini sebagai warning, jangan sampai cuma sekadar ganti rezim doang jadi masyarakat menilai pemerintahan sekarang percuma aja. Apalagi Supian Suri yang menjabat Walikota saat ini juga berasal dari rezim sebelumnya,” beber Yusfitriadi.
Seharusnya disampaikan Yusftriadi, Supian Suri sebenarnya jauh lebih paham tentang birokrasi secara baik untuk menemukan solusi kongkrit agar Kota Depok keluar dari permasalahan yang ada, sehingga masyarakat merasa terpuaskan dengan kepemerintahnya berdua dengan Chandra Rahmansyah.
“Partainya iya baru tapi Supian Suri kan orang lama. Saya pikir ini yang agak unik. Masyarakat nggak mau tau bagaiman Supian Suri menata pemerintahan, yang masyarakat mau tau adalah kerja mudah, UMKM berkembang, masyarakat bisa makan dan anaknya bisa sekolah dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, hasil survei yang berupa data dari hasil wawancara langsung pada 800 responden harus dijadikan pegangan untuk mengevaluasi kinerjanya selama 100 hari, tertanggal 31 Mei 2025 kemarin.
“Jangan anti hasil dan angka di survei karena akan lahir pemerintahan otokrasi,” tegas Yusftriadi yang juga sebagai Pengamat Kebijakan Publik ini.
Bayang-Bayang KDM
Peran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang membayang-bayangi Supian Suri dalam merumuskan program prioritas untuk Kota Depok juga mempengaruhi akan tingkat kepuasan masyarakat. Seakan menjadi pemimpin yang tidak memiliki karakter.
Dibeberkan Yusfitriadi, meski Kota Depok masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat, namun memiliki karakter yang berbeda. Sehingga Supian Suri tidak harus selalu memprioritaskan program Dedi Mulyadi di Jawa Barat padahal tidak tepat sasaran program tersebut.
“Saya pikir tidak ada alasan apapun untuk latah (ikuti program Dedi Mulyadi) dalam lingkup pemerintahan. Dalam konteks ini Supian Suri latah. Contohnya Dedi Mulyadi masuik gorong-gorong, Dia (Supian Suri) ikut masuk juga,” terangnya.
Jadi ditekankan Yusfitriadi, sangat penting untuk Kota Depok miliki karakter sendiri dalam merumuskan permasalahan yang membawa pada dampak kepuasan masyarakat. Jika Kota Depok lakukan sinkronisasi dari program Jawa Barat mungkin masih bisa, tapi bukan latah dan bukan juga untuk menerima dengan kaca mata kuda.
“Kenapa ada RPJMD dan RPJPD di masing-masing kota atau daerah. Itu karena perbedaan permasalahan sesuai dengan karakteristiknya. Kalau iya ada pengaruhnya (Survei Kepuasan Masyarakat) berarti Dedi Mulyadi sudah merusak sistem,” terangnya.
Menanggapi hasil survei tersebut, DPC PKB Kota Depok, M Faizin tak mempermasalahkan hasil survei tersebut. Namun yang harus dikoreksi adalah potret dari sisi apa. Jika dari infrastruktur tentu tidak mungkin masyarakat merasa puas dengan 100 hari kerja Supian-Chandra.
“Kalau pembangunan infrastruktur tentu memang nggak mungkin (puas) dalam 100 hari kerja, apalagi anggarannya kan dari yang sudah ditetapkan pada tahun lalu, sehingga belum ada progres yang kelihatan,” jelasnya.
Tapi ditegaskan M Faizin yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, jika dilihat dari sisi lain seperti Kota Depok lepas dari kota intoleran menjadi kota toleran, hal itu juga merupakan hasil dari survei, artinya ada perubahan dari pemerintahan lalu ke pemerintahan saat ini.
Selanjutnya Kota Depok yang saat ini menjadi trending karena menjadi perbincangan dimana-mana, sebab banyak event yang terbuka untuk masyarakat, seperti Car Free Day, Lebaran Depok yang diisi lintas budaya, hingga konser, disambut begitu antusias oleh masyarakat.
“Artinya kan masyarakat puas dengan perubahan tersebut. Padahal baru 100 hari kerja pak Wali dan pak Wakil,” tegas politisi PKB itu.
Berbicara soal lakukan perubahan ditubuh birokrasi dengan melakukan mutasi dan rotasi tentu ada mekanismenya, hal ini agar perubahan berjalan secara maksimal. Agar sekuruh jajaran dari mulai Dinas hingga aparatur wilayah bisa menjalankan instruksi Walikota dengan semangat perubahan.
“Bahkan semangat perubahan di tubuh pendidikan juga sudah mulai dirasakan masyarakat. Dengan tidak ada lagi siswa titipan atau pungli, hal ini juga kan membuat masyarakat terpuaskan dengan pemerintahan saat ini,” papar M Faizin.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, H Bambang Sutopo menilai perlu pendekatan yang konstruktif dan objektif buntut dari hasil survei yang menunjukan masyarakat belum puas selama 100 hari kinerja pemerintah saat ini.
“Sebagai anggota legislatif, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap program-program yang telah dijalankan, seperti penanganan kemacetan di Margonda dan Sawangan, serta kebijakan-kebijakan lain yang telah diimplementasikan,” ungkapnya.
Lalu, kata H Bambang Sutopo, penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah kota. Sebagai anggota DPRD, dapat mengusulkan pembentukan panitia khusus atau forum evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ditambahkan politisi senior PKS itu, agar lebih konstruktif dan terukur dengan jelas kinerja walikota selanjutnya, agar walikota segera menyampaikan Dokumen RPJMD Kota Depok 2025-2030 kepada DPRD.
Ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepala daerah yang lebih komprehensif dan nyata atas janji-janji kampanye yang akan diwujudkan selama 5 tahun kedepan. Dengan begitu legislatif akan bisa melakukan pengawasan dan penilaian kinerja Walikota.
“Janji kampanye walikota terpilih memang perlu segera diselaraskan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD,” jelasnya.
Meskipun tidak sebagai partai pengusung, Bambang Sutopo yang duduk di kursi DPRD yang sejatinya sebagai mitra strategis akan terus menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan eksekutif tetap penting, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Melalui dialog konstruktif, dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan kinerja pemerintah kota,” tegasnya.
Bendahara DPD Partai Golkar Depok, Tajudin Tabri menyebut, hasil survei tersebut menjadi tolok ukur bagaimana kepemimpinan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah selama 100 hari kerja.
“100 hari kerja ini baru awalan. Nanti kalau sudah setahun baru akan terlihat programnya sudah jalan apa belum,” tegas pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Depok ini kepada Radar Depok, Rabu (4/6).
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Abdul Rahman, hasil survei ketidakpuasan masyarakat yang mencapai 84,50 persen di Bidang Tata Kelola Lingkungan itu, salah satu faktornya adalah permasalahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
Selain itu, sambung Abdul Rahman, ketidakpuasan masyarakat ini juga bisa disebabkan karena pelayanan pengangkutan sampah yang sering terlambat di lokasi tertentu. Kemudian faktor lainya juga pada banyaknya masyarakat yang masih buang sampah sembarangan.
“Memang, tantangan terbesar kami adalah TPA Cipayung yang kini sudah overload, hingga dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Apalagi, sampah yang ditimbun di TPA Cipayung itu sudah di atas 1.300 ton per hari, ” tutur Abdul Rahman.
Sementara, sambungnya, penanganan untuk sampah baru 78 persen itu dilakukan dengan cara diangkut. Karena, di TPA Cipayung itu masih menggunakan sistem open dumping (Pembuangan terbuka).
“Baru berkurang sekitar 22 persen. Karena dibantu dengan adanya bank sampah, sistem pengelolaan sampah dengan maggot, dan berbagai upaya 3R (reduce, reuse, dan recycle) lainnya,” jelas Abdul Rahman.
Meski demikian, Abdul Rahman mengungkapkan, berbagai upaya untuk penanganan dan pengurangan sampah di TPA Cipayung itu, masih terus dilakukan secara masif. Baik di hulu maupun di hilir.
“Tugas pokok dari DLHK Kota Depok itu, salah satunya adalah bagaimana upaya perlindungan, pengelolaan, dan konservasi lingkungan hidup. Nah, itu memang kami lakukan dalam rangka menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Baik dari sisi perizinannya maupun pemeliharaan,” jelas Abdul Rahman.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Widyati Riyandani belum bisa memberikan komentar, terkait hasil survei ketidakpuasan masyarakat di Bidang Pertanian yang menyentuh presentase 87,00 persen.
“Saya belum tahu. Jadi belum bisa berkomentar soal itu. Karena saya belum melihat hasil survei itu. Malah justru saya enggak ngerti maksudnya apa. Intinya biarkan saya baca-baca dulu biar saya paham,” imbuh Widyati Ritandani.
Terpisah, menurut Ketua Lingkungan RW1 Duren Mekar, Abdul Wahid, melonjaknya survei ketidakpuasan masyarakat terhadap 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Depok. Hal itu bisa juga disebabkan karena perubahan-perubahan yang dilakukan belum semuanya terealisasi. “Memang masih banyak PR yang harus dikerjakan,” kata Abdul Wahid.
Selain itu, sambung Abdul Wahid, faktor melonjaknya presentase ketidakpuasan masyarakat itu ada pada janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Depok. Karena menurutnya masih banyak yang belum berjalan atau dilaksanakan.
“Misalnya soal kemacetan sawangan. Terbaru ini kan Pemkot Depok bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menambah rute Transjabodetabek Sawangan-Lebak Bulus. Menurut saya hal itu bukan yang diinginkan masyarakat, justru pelebaran jalan yang diinginkan,” jelas Abdul Wahid.
Belum lagi soal rekayasa lalu lintas di Tugu Batu Sawangan. Menurutnya, hal itu juga malah bikin Sawangan semakin semrawut. Janji kampanye nya apa tapi yang dilakukan apa. Malah mengurai lalu lintas. Padahal, itu merupakan tugas polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub).
“Jadi, menurut saya apa yang sudah dilakukan enggak ada faedahnya. Tetap saja macet. Malah makin bikin pusing pengguna jalan. Diputer-puter tuh para pengendara karena rekayasa lalu lintas itu. Seharusnya kan pelebaran jalan dong langkah baiknya. Coba misalnya satu saja janji kampanye dilaksanakan, mungkin masyarakat akan berpandangan lain dan melihat kinerja yang lebih positif dari Pak Walikota,” tutur Abdul Wahid.***
Sumber : https://www.radardepok.com/utama/94615290418/rapor-kuning-100-hari-kerja-supian-chandra-vinus-sebut-kental-bayang-bayang-kdm-pkb-ada-perubahan-di-depok?page=5