RADARDEPOK.COM–Fraksi PKS Kota Depok memberikan catatan khusus pada Pemerintah Kota Depok yang disampaikan dalam Pandangan Umum atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, di Gedung Paripurna, kemarin.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, H Bambang Sutopo dalam membacakan pandangan Fraksi PKS, mengapresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok selama 14 tahun berturut-turut sejak 2011-2024.
Fraksi PKS meminta tradisi yang baik ini telah diwariskan sejak masa pemerintahan Walikota Depok sebelumnya, yaitu Nurmahmudi Ismail, dan Mohammad Idris.
“Semoga dapat diteruskan di masa pemerintahan Walikota Depok Supian Suri untuk Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 dan seterusnya,” terang H Bambang Sutopo.
Dilanjutkan H Bambang Sutopo, dalam Laporan Realisasi APBD 2025 semester satu dan prognosis semester dua, Fraksi PKS mencatat beberapa potensi permasalahan yang akan muncul pada masa transisi APBD dan perlu diantisipasi sejak dini. Antara lain pada pergeseran, penghapusan dan penambahan sejumlah alokasi program kegiatan dan anggaran yang tidak didasari kajian serta tertib prosedur yang sesuai aturan perundangan yang berlaku.
“Misalnya pada wacana penghapusan anggaran pembangunan Masjid di Jalan Margonda dan penghapusan program Santunan Kematian warga tidak mampu, serta belum jelasnya program RSSG dalam sistem SPMB,” ungkap pria yang kerap disapa HBS ini.
Dirinya merinci, Pertama terkait dengan pembatalan rencana pembangunan Masjid di kawasan Margonda yang sudah dianggarkan senilai Rp20 miliar mau diganti dengan rencana pembangunan sekolah inklusi.
“kami menerima banyak pengaduan keberatan dan penolakan dari masyarakat. Masjid bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol ruhani dan aspirasi warga,” beber H Bambang Sutopo.
Ditambahkannya, jika pembangunan masjid diganti, maka harus ada transparansi proses, keterlibatan tokoh masyarakat, dan penjelasan yang logis serta partisipatif. Jangan sampai keputusan strategis ini diambil sepihak tanpa pertimbangan yang menyeluruh.
“Bahkan saat ini saya dengar pak Walikota sedang mempersiapkan pembangunan Masjid Agung di Juanda, padahal lahan dan anggarannya belum jelas,” tegas H Bambang Sutopo.
Kedua, mengenai program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), Fraksi PKS mendukung prinsip pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, pelaksanaannya harus jelas dan terukur. Apakah sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai “rintisan sekolah gratis” ini sudah siap dari segi kurikulum, manajemen, tenaga pendidik, dan infrastruktur? Bagaimana dengan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana publiknya?
“Jangan sampai program ini sekadar menjadi proyek populis tanpa kesiapan dan evaluasi yang matang. Dan ada beberapa masukan dari sekolah2 Swasta RSGG yg keberatan saat tidak dapat siswa alias Sepi,” kata Aleg PKS Dapil Cilodong dan Tapos ini.
Ketiga, Fraksi PKS menyoroti adanya informasi tentang penghapusan program santunan kematian. Program ini bukan hanya bentuk bantuan finansial, tetapi juga wujud kehadiran dan empati negara terhadap warganya yang sedang berduka. Jika benar program ini dihapus, maka Pemkot harus menjelaskan, apa program pengganti yang bisa menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat kecil dan rentan.
“Pembangunan kota bukan sekadar hitungan anggaran, tetapi juga keberpihakan, kejujuran visi, dan konsistensi terhadap janji pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” ungkap H Bambang Sutopo.
Dipastikan H Bambang Sutopo, Fraksi PKS tidak menolak adanya inovasi dan pergeseran kebijakan, namun semua itu harus berbasis data, partisipatif, dan tidak melanggar prinsip perencanaan pembangunan. Jangan sampai pembangunan kota menjadi inkonsisten, elitis, dan kehilangan ruh keadilan sosial.
“Mari kita jaga arah pembangunan Kota Depok yg telah kita syahkan dan sepakati bersama, dan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat Depok,” tutupnya.***
Sumber : https://www.radardepok.com/politik/94615499233/catat-baik-baik-fraksi-pks-endus-beberapa-potensi-masalah-di-masa-transisi-apbd?page=2