METRONESIA.ID, KOTA DEPOK – Fraksi PKS DPRD Kota Depok menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna pada Senin (07/07).
Fraksi PKS, dalam penyampaian pandangannya yang disampaikan Bambang Sutopo, memberikan apresiasi terhadap kinerja APBD 2024, sekaligus menyampaikan kritik atas beberapa rencana kebijakan dalam APBD 2025.
Fraksi PKS menilai pelaksanaan APBD 2024 menunjukkan tren positif. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp4,21 triliun atau 98,96% dari target. Meski demikian, sebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak terserap optimal.
“Kegagalan lelang, perubahan petunjuk teknis, dan kesiapan teknis OPD menjadi penyebab utama,” ujar Bambang Sutopo dalam keterangannya yang dilansir Selasa (08/07).
Fraksi juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target, yakni Rp1,84 triliun dari Rp1,82 triliun.
“Komposisi PAD mencapai 43,72 persen dari total pendapatan, mencerminkan tren kemandirian fiskal yang meningkat,” kata pria yang akrab disapa HBS ini.
Realisasi Belanja mencapai 93,92%, terdiri dari Belanja Operasi 94,69% dan Belanja Modal 91,59%. Fraksi mengapresiasi peningkatan efektivitas ini, namun tetap mencatat belum optimalnya serapan pada sektor infrastruktur dan pembangunan kawasan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menyoroti sejumlah kebijakan APBD 2025 yang dianggap belum memiliki dasar kajian yang memadai. Salah satunya adalah pembatalan pembangunan Masjid Margonda.
“Kami meminta keputusan tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dan tokoh agama,” tegas HBS.
Kritik juga ditujukan pada penghapusan program santunan kematian bagi warga tidak mampu.
“Program ini memiliki nilai sosial tinggi dan semestinya tidak dihentikan tanpa solusi pengganti yang sepadan,” ujar HBS.
Terkait Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), Fraksi menegaskan pentingnya perencanaan yang matang.
“Kesiapan sekolah penerima, pengawasan dana, serta kejelasan teknis pelaksanaan wajib diperhatikan sejak awal,” tambahnya.
Fraksi PKS menilai bahwa capaian APBD 2024 layak diapresiasi, khususnya dalam aspek PAD dan efisiensi belanja. Namun, sejumlah wacana dalam APBD 2025 perlu dievaluasi ulang secara transparan dan prosedural. Fraksi berharap pembahasan lanjutan oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD mampu menghasilkan APBD yang lebih responsif dan berkeadilan. ***
Sumber : https://www.metronesia.id/bodebek/35315501048/fraksi-pks-soroti-apbd-depok-2024-dan-kritik-realisasi-anggaran-2025?page=2