Depok | VoA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam masa transisi APBD 2025.
Dalam sidang paripurna, H. Bambang Sutopo SEI, MM, juru bicara Fraksi PKS, mengapresiasi capaian Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, namun menegaskan ada tiga kebijakan strategis Pemkot yang dinilai bermasalah dan berpotensi memicu gejolak sosial, Senin (07/07/2025)
Adapun tiga kebijakan strategis Pemkot Depok yang dinilai berpotensi memicu gejolak sosial yakni:
1. Penghapusan Pembangunan Masjid Margonda
Fraksi PKS menyoroti rencana penghapusan anggaran pembangunan Masjid di Jalan Margonda senilai Rp20 miliar yang dialihkan untuk pembangunan sekolah inklusi. Kebijakan ini dinilai tidak partisipatif dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat.
“Masjid bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol ruhani dan aspirasi warga. Banyak warga menolak. Jika diganti, harus ada transparansi dan dialog publik. Apalagi pembangunan Masjid Agung di Juanda juga belum jelas lahannya,” tegas HBS.
2. Program RSSG Dinilai Belum Siap Jalan
Terkait Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), Fraksi PKS mendukung prinsip pemerataan pendidikan, namun menilai pelaksanaannya prematur. Banyak sekolah swasta peserta program mengeluhkan minimnya siswa dan ketidaksiapan teknis.
“Program ini jangan sampai jadi proyek populis tanpa persiapan. Pemerintah harus pastikan kesiapan kurikulum, tenaga pengajar, manajemen, serta akuntabilitas dana publik,” ujar HBS.
3. Rencana Penghapusan Santunan Kematian
Fraksi PKS mengecam wacana penghapusan program santunan kematian bagi warga tidak mampu. Program ini dianggap sebagai bentuk nyata empati dan kehadiran negara di saat duka.
“Kalau benar dihapus, Pemkot harus menjelaskan penggantinya. Jangan biarkan warga kecil kehilangan perlindungan sosial,” tegasnya.
Fraksi PKS juga mengingatkan Pemkot agar setiap perubahan kebijakan tetap berbasis data, melibatkan masyarakat, dan mematuhi aturan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
“Pembangunan bukan sekadar angka dalam APBD, tapi juga soal keberpihakan dan konsistensi. Jangan sampai keputusan elitis membuat Depok kehilangan arah keadilan sosial,” tutup Bambang Sutopo.
Fraksi PKS menyatakan siap terus mengawal amanah rakyat dan menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan warga. (ed)
Sumber : https://voa.co.id/berita/45277/pks-depok-kritik-tajam-3-kebijakan-kontroversial-pemkot/