DEPOK | VOA Depok – Aksi penyerahan stempel RT dan RW oleh warga Cipayung, Kota Depok, memicu perhatian publik luas dan menjadi sorotan tajam DPRD Kota Depok.
Protes warga tersebut dinilai sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap persoalan sampah, banjir, dan pelayanan lingkungan yang tak kunjung terselesaikan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, H. Bambang Sutopo (HBS), menilai aksi warga itu bukan sekadar ekspresi emosional sesaat, melainkan sinyal serius menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Aksi penyerahan stempel RT dan RW di Cipayung harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan di Kota Depok. Ini bukan sekedar persoalan banjir atau sampah, tapi sudah menyentuh krisis kepercayaan terhadap masyarakat pelayanan publik,” ujar HBS, Minggu (10/05/2026)
Sebagai legislator PKS yang membidangi infrastruktur dan persampahan, HBS menegaskan persoalan lingkungan di Depok selama ini terlalu sering diselesaikan dengan pola jangka pendek tanpa solusi mendasar. Menurutnya, warga mulai lelah dengan janji penanganan yang terus diulang namun minim realisasi.
Ia menyebut Kota Depok membutuhkan langkah-langkah strategi yang terukur melalui grand design pengelolaan lingkungan terpadu, mulai dari penanganan banjir hingga transformasi sistem persampahan modern.
“Persoalan sampah dan banjir tidak dapat lagi ditangani secara tambal sulam dan seremonial. Kota Depok membutuhkan grand design pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, berbasis data, anggaran yang mampu, dan keberpihakan nyata kepada warga,” tegasnya.
HBS juga menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang selama bertahun-tahun menjadi beban lingkungan bagi warga sekitar. Ia meminta pemerintah segera beralih ke sistem pengelolaan berbasis sampah teknologi dan pengurangan sampah dari sumbernya.
Menurutnya, modernisasi pengelolaan sampah tidak lagi bisa ditunda jika Depok ingin keluar dari persoalan klasik yang terus berulang setiap musim hujan.
Selain itu, Komisi C DPRD Kota Depok akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan banjir dan persampahan, termasuk pengawasan penggunaan anggaran dan percepatan normalisasi sungai.
“Komisi C DPRD akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan persampahan dan penanganan banjir, termasuk memastikan adanya pengawasan anggaran, percepatan normalisasi sungai, dan keberanian pemerintah mengambil langkah-langkah strategi yang selama ini tertunda,” katanya.
HBS juga menyinggung hubungan pemerintah dengan masyarakat yang dinilai mulai renggang akibat persoalan lingkungan yang belum tuntas.
“Jangan sampai warga merasa hanya dibutuhkan saat pemilu, tapi ditinggalkan ketika menghadapi banjir, sampah, dan kerusakan lingkungan,” ucapnya.
Selain itu, HBS mempertanyakan kejelasan kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Depok dengan PT Bintang Sakera Abadi (BSA) yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas di hadapan masyarakat, termasuk terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS).
HBS menegaskan kritik warga harus dijadikan momentum evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman politik. Menurutnya, pemerintah harus membuka ruang koreksi demi memperbaiki tata kelola lingkungan secara serius dan berkelanjutan.**
Sumber: https://depok.voa.co.id/berita/3140/aksi-warga-cipayung-bikin-geger-dprd-depok-soroti-janji-pemkot-yang-tak-kunjung-tuntas/