Logo Fraksi PKS DPRD Depok

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

DPRD Kota Depok

Kunjungan Fraksi; Meninjau City Operation Room Diskominfo, Pusat Kendali Terpadu Pelayanan Publik di Kota Depok

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

City Operation Room

Fraksi PKS melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok (Kamis, 17 Maret 2022). Rombongan Fraksi PKS DPRD Depok dipimpin Moh. Hafid Nasir didampingi Imam Musanto (aleg Komisi A, Sri Utami (aleg Komisi C), dan Tenaga Ahli Fraksi Adriyana Wira Santana. Kepala Diskominfo Depok Manto Depok dan jajarannya menerima kedatangan Fraksi PKS tersebut.

Kunjungan Fraksi PKS ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Depok

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Fraksi PKS Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan kunjungan hari ini dala. rangka memastikan keberlanjutan program Depok sebagai Kota Cerdas. Tentunya dalam Kota Cerdas terdapat ruang informasi yang sehat yang dapat diakses oleh masyarakat. ”Kami (Fraksi PKS) hari ini melihat langsung ruangan khusus sebagai tempat pengolahan informasi yang sehat yang diberikan ke masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya ruangan khusus untuk pengelolaan informasi ini membuktikan bahwa Kota Depok memang layak menjadi Kota cerdas.”Dari hal tersebut saya berharap masyarakat Kota Depok dapat mengakses aplikasi Depok Singel Windows yang di dalamnya terdapat informasi yang sehat dan mencerdaskan,” pungkasnya.

Anggota Komisi C Fraksi PKS Sri Utami meminta perlu adanya audit untuk drainase di seluruh Depok, mulai dari saluran primer, sekunder sampai tersier. Terkaif dengan zero waste, menurut Bu Uut (sapaan Sri Utami) masih kurang memaksimalkan strategi pengurangan sampah di tingkat hulu disebabkan masyarakat merasa abai (tidak terlibat) tentang sampah masih kurang. “Saya mohon Diskominfo menyediakan adanya aplikasi (untuk tingkat RT atau RW) yang bisa memonitor kuota/kapasitas produksi sampah per hari dan bagaimana pengelolaannya (dengan melibatkan bank sampah yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya strategi penanganan sampah yang tepat diharapkan bisa mengurangi pengeluaran APBD kita,” imbuhnya.

Selanjutnya Bu Uut juga menyoal tentang aplikasi pohon yang mengedepankan pembangunan yang dengan konsep heptahelix. Salah satunya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan harus difasilitasi dengan aplikasi. “Saya punya gagasan untuk setiap pasangan yang mau menikah untuk nanam pohon, lalu difoto (di tempat yang sudah ditentukan) dan diupload. Nantinya hal ini bisa jadi kenangan yang indah banget bagi pernikahannya,” pungkasnya.

Imam Musanto (aleg Komisi A) menyampaikan Diskominfo adalah salah satu leading sectorn dari komisinya. “Saya sebelumnya pernah mnegusulkan kepada Diskominfo untuk memasang videotron di titik-titik strategis yang kontennya tentang keberhasilan atau prestasi yang telah oleh Pemkot Depok, seperti memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Provinsi Jawa Barat. Menurut saya hai ini penting karena selama ini informasi yang banyak beredar di masyarakat adalah hal-hal negatif tentang Pemkot Depok yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Imam. Imam menambahkan bahwa PKS sebagai partai pengusung Walikota Depok saat ini tentunya merasa berkewajiban untuk mengingatkan hal di atas. Maksudnya, agar informasi atau berita yang beredar di masyarakat itu seimbang, tidak didominasi oleh berita negatif tentang Kota Depok. “Ini bukan pencitraan, tetapi realita yang harus disampaikan. Ketika ada pertanyaan tentang hal-hal positif, kami enak menjawabnya. Tapi ketika ada info-info negatif, kami bingung jawabnya, karena terkait dengan usungan kami,” tegasnya. Imam juga berharap penyampaian informasi tentang keberhasilan Pemkot Depok ikut disebarkan oleh ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemkot Depok melalui grup-grup WA atau lainnya.

Terkait kasus bentrokan geng motor di Panmas yang lokasinya dekat rumah Imam, para pelaku rata-rata masih berusia remaja. Menurut pengakuan pelaku yang ditangkap Polisi, mereka berkomunikasi melalui media sosial, misalnya ada tantangan dari lawannya dan membuat janji dengan sesama anggota geng motor (untuk melakukan penyerangan ke lawannya). Bahkan kasus ini mendapat perhatian dari Kapolda Metro Jaya yang langsung mendatangi lokasi kejadian. Menurut data kepolisian jumlah geng motor di Depok sekarang ada 20, padahal sebelumnya cuma ada 5 kelompok geng motor.

Menanggapi masukan dan pertanyaan para anggota Fraksi tersebut, Kadiskominfo Depok Manto menyampaikan bahwa masalah transformasi digital memang di Diskominfo sudah berbuat sejak tahun 2011. “Aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh teman-teman di Diskominfo memang belum berjalan sesuai dengan harapan karena yang menjalankannya adalah masing-masing perangkat daerah (yang mengusulkan). Makanya sekarang tidak semua perangkat daerah boleh buat aplikasi. Jika mau buat aplikasi harus dikonsultasikan ke Diskominfo sampai sejauh mana kemanfaatan dari aplikasi itu,” ujarnya.

Manto menambahkan beberapa hari yang lalu Diskominfo melakukan kunjungan ke Sumedang karena ternyata di sana pelaksanaan e-office cukup lumayan maju dan sudah terintegrasi sampai tingkat kelurahan. Sehingga kalau masyarakat mau mengurus izin tidak harus ke dinas, cukup di kelurahan saja. Pimpinan di sana juga bisa memonitor sampai sejauh mana progres permohonan dari masyarakat. Rencananya untuk setiap tanda tangan pejabat di lingkungan Pemkot sudah menggunakan tanda tangan elektronik, tidak perlu lagi tanda tangan basah yang memerlukan kertas. Kemudian untuk program Satu Data dimaksudkan agar semua data terpusat di Diskominfo, tidak lagi di dinas-dinas. Misalnya, data Depok dalam angka yang sebelumnya dikeluarkan oleh bagian statistik Bappeda, sekarang dilakukan oleh Diskominfo (karena SDM yang terkait ada di Diskominfo).

Kunjungan dan pertemuan Fraksi PKS Depok dan Diskominfo tersebut diakhiri dengan melihat ruang Control Room. Control room ini menjadi tempat monitoring semua aplikasi layanan publik yang dimiliki setiap OPD di Depok. Termasuk menjadi pengaduan masyarakat dan bisa secepatnya aduan itu dijawab atau diselesaikan oleh OPD terkait. Selain itu di control room akan terlihat bagaimana OPD terkait dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang diadukan warga. Kinerja OPD dalam layanan publik juga bisa dilihat di control room tersebut.

Fraksi PKS Depok tinjau City Operation Room didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Depok dan jajarannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *