inilahdepok.id – Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Fraksi PKS sesuai hasil reses dalam Rapat Paripurna Dalam Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2023 di Gedung Paripurna DPRD Depok, Kamis (9/2/2023).
Diantaranya yang pertama, Komisi A mengenai pentingnya penegakan perda ketertiban umum di sebagian wilayah, jalan umum, pasar dan permukiman, termasuk penertiban bangunan liar di bantaran kali. Hal lain menyangkut edukasi dan penyuluhan untuk mencegah kenakalan remaja, tawuran antar pelajar sekolah.
“Secara umum keamanan di kota Depok sudah cukup baik, namun di beberapa lokasi perlu dipasang CCTV dan PJU untuk memantau keamanan dan pencegahan tindak kriminal,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Hafid Nasir.
Kedua, Komisi B tentang usulan program pelatihan, permodalan dan fasilitasi UMKM. Misalnya pelatihan keterampilan, manajemen usaha UMKM, bantuan alat produksi (industri rumah tangga), bantuan permodalan, pemasaran berbasis online untuk produk tertentu seperti ternak ikan dan lain-lain, yang berbasis potensi lokal.
“Penting diperhatikan fasilitasi penumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi, dan UMKM,” terangnya.
Selanjutnya yang ketiga, Komisi C perihal usulan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air, turap kali, penanganan sampah di kali dan TPS liar, bantuan perlengkapan bank sampah, perluasan RTH.
Kemudian, pembuatan sumur resapan dan biopori, pengangkutan sampah di TPS, serta penanganan banjir.
“Kami meminta agar program perbaikan jalan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan,” jelasnya.
“Juga tentang penanganan potensi banjir dan genangan air mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran sungai, termasuk pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau,” sambungnya.
Sementara itu Komisi D tentang peningkatan kesejahteraan kader posyandu, PKK, Karang Taruna, majelis taklim, DKM Masjid, insentif guru TPA/bimroh, pembangunan Madrasah, SMP, SMK, bantuan pembangunan Masjid, Majelis Taklim, PAUD, sarana mengaji.
“Perbaikan sarana ibadah ( masjid, musholla, majelis taklim) dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Posyandu, Posbindu, Posmaja, Karang Taruna, Majelis Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan,” paparnya.
Fraksi PKS juga mendorong terselenggaranya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMP Negeri di Kota Depok yang menjamin 100% siswa miskin untuk diterima, baik di SMP negeri maupun SMP swasta dengan beasiswa. (Hry)