RADARDEPOK.COM – DPRD Kota Depok menginisiasi Raperda Penanggulangan Kemiskinan.
Wakil Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Ade Firmansyah mengatakan, adanya Raperda ini untuk memberikan ruang partisipasi seluruh stakeholder pemerintah.
“Raperda Penanggulangan Kemiskinan esensinya adalah untuk membentuk ruang partisipasi seluruh stakeholeder untuk berperan dalam mengoptimalkan peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,” terang Ade Firmansyah kepada Radar Depok, Selasa (10/12).
Ade Firmansyah menerangkan, semua stakeholder seperti akademisi, organisasi masyarakat termasuk media, memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Depok.
“Penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan pertama kali dengan mendata jumlah kemiskinan, dengan akurasi data yang dihimpun mulai dari tingkat RT,” beber Ade Firmansyah, wakil rakyat Dapil Cilodong – Tapos.
Lebih lanjut, terang Politikus PKS ini, selanjutnya didata melalui rapat di musyawarah tingkat kelurahan. Dalam data yang di update, data penduduk miskin perlu diutamakan terutama dalam urusan bantuan sosial kota.
Raperda ini, beber Ade Firmansyah, dapat membuat warga tidak mampu Kota Depok, terakses bantuan. Diantaranya, bantuan pendidikan, kesehatan dan pangan kota, termasuk bantuan hukum.
Ade Firmansyah menerangkan, Raperda Penanggulangan Kemiskinan tidak hanya terakses dengan urusan bantuan sosial Kota Depok. Ada hal lain yang dinilai lebih penting yaitu akses keterampilan kerja dan wirausaha.
“Kami berharap lahirnya raperda yang akan menjadi perda ini nanti angka kemiskinan kota depok sampai zero kemiskinan,” tandas Ade Firmansyah. ***