Depok – Suara Kota |
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dasar. Hal diungkapkannya saat acara Forum Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Rabu (12/3/2025).
Chandra menuturkan, fasilitas yang layak bagi warga adalah, perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan ruang publik yang berkualitas.
“Kami bertekad untuk memastikan setiap warga Depok memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dasar. Ini mencakup perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan ruang publik yang berkualitas,” kata Chandra.
Chandra menjelaskan, upaya tersebut sejalan dengan misi kedua Kota Depok, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan
Setiap program yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan
Forum Renja ini diharapkan dapat menghasilkan program-program prioritas yang memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat.
Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami mengajak seluruh peserta untuk aktif berkontribusi, memberikan ide-ide inovatif, dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Kota Depok,” terangnya.
Dengan semangat “Depok Sama-sama Berlari”, Pemkot Depok mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak cepat, beradaptasi dengan perubahan, dan bekerja secara kolektif demi kemajuan kota.
Dikesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Depok, H. Bambang Sutopo (HBS), mengungkapkan beberapa langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan program perumahan dan permukiman berjalan optimal.
“Langkah pertama, penyusunan regulasi harga rumah bersubsidi. Memastikan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap terjangkau dengan skema bantuan uang muka dan subsidi bunga,” ucap HBS.
HBS mengatakan, untuk langkah kedua adalah, revitalisasi kawasan kumuh. Membangun kembali kawasan padat penduduk dengan fasilitas yang lebih layak.
“Langkah ketiga yaitu penguatan infrastruktur dasar. Menjamin setiap perumahan memiliki akses air bersih, sanitasi, dan sistem drainase yang baik,” tutur HBS.
Langkah ke-empat, lanjut HBS, penegakan aturan tata ruang. Menghentikan alih fungsi lahan hijau secara ilegal oleh pengembang perumahan.
“Yang kelima langkanya adalah penguatan regulasi perizinan. Memberikan sanksi tegas bagi pengembang yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyediaan fasilitas umum,” tegas HBS.
Sedangkan langkah yang ke-enam, HBS menjelaskan, mempercepat sertifikasi tanah. Mengoptimalkan program legalisasi aset tanah masyarakat untuk menghindari konflik kepemilikan
“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat merumuskan solusi yang konkret dan efektif untuk menjawab berbagai tantangan di sektor perumahan dan permukiman,” ucap HBS.
DPRD Kota Depok berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memastikan program-program perumahan berjalan dengan baik.
Pemerintah dan DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Depok yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat.
“Semoga Allah SWT meridhoi langkah-langkah kita dalam membangun masa depan yang lebih baik,” tutup HBS.
Sumber : https://suarakota.co.id/bambang-sutopo-jelaskan-6-langkah-strategi-optimalisasi-perumahan-dan-infrastruktur/