RADARDEPOK.COM-Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, H Bambang Sutopo turut serta sebagai narasumber dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok Tahun 2026.
Politisi PKS itu melihat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan dalam Renja tersebut, mengingat Kota Depok sebagai kota yang terus berkembang, dan menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.
Poin pertama yang disampaikan H Bambang Sutopo adalah, soal permukiman kumuh dan tata kota. Pasalnya, beberapa kawasan masih masuk dalam kategori permukiman kumuh akibat kurangnya penataan yang baik.
“Jadi diperlukan langkah strategis berupa peremajaan kawasan, pembangunan infrastruktur dasar, serta relokasi jika diperlukan,” ungkapnya kepada Radar Depok.
Dilanjutkan legislator PKS ini, masalah kedua soal ketersediaan rumah layak huni. Harga tanah dan rumah yang terus meningkat menyebabkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kesulitan mendapatkan hunian layak.
“Solusi yang diusulkan adalah kebijakan subsidi serta kemitraan dengan pengembang untuk menyediakan rumah terjangkau,” papar H Bambang Sutopo.
Katanya yang ketiga soal saran dan prasaran permukiman. Beberapa perumahan di Depok masih belum dilengkapi fasilitas umum yang memadai, seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi.
“Sehingga menurut saya, peningkatan infrastruktur permukiman harus menjadi prioritas utama agar warga dapat hidup dengan nyaman dan sehat,” kata Anggota Dewan Dapil Cilodong dan Tapos ini.
Keempat, disampaikan H Bambang Sutopo soal legalitas dan sertifikasi tanah. Sebab, banyak warga yang masih menghadapi kendala terkait sertifikat tanah mereka. Pemerintah perlu mempercepat program legalisasi aset guna menghindari potensi konflik kepemilikan tanah di masa depan.
Berikutnya permaslahan kelima adalah pengendalian alih fungsi lahan. Karena, pertumbuhan perumahan yang tidak terkendali berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau (RTH) dan meningkatkan risiko banjir.
“Jadi kebijakan tata ruang yang tegas harus diterapkan guna memastikan pembangunan tetap berkelanjutan,” ungkap H Bambang Sutopo.
Lalu yang terakhir kata pria yang kerap disapa HBS itu soal peningkatan partisipasi masyarakat. Sebab, keberhasilan program perumahan dan permukiman juga bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi agar warga turut menjaga lingkungan serta mendukung program pemerintah,” jelasnya.
HBS menegaskan bahwa DPRD Kota Depok, khususnya Komisi C yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, berkomitmen untuk mendukung program-program yang berpihak kepada masyarakat.
Ia berharap melalui forum ini, dapat dirumuskan solusi konkret dan efektif guna menjawab berbagai tantangan di sektor perumahan dan permukiman.
“Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kota Depok yang lebih baik,” tutup H Bambang Sutopo.***
Sumber : https://www.radardepok.com/politik/94614754708/legislator-pks-h-bambang-sutopo-beri-enam-solusi-jitu-saat-renja-dirumkim-2026-kota-depok?page=2