RADARDEPOK.COM – Sosialisasi komisi (Soskom) beres dilakukan Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna. Hasilnya, dari beberapa pertemuan dengan warga hampir semuanya menanyakan soal bantuan sosial. Mulai dari rumah tidak layak huni hingga BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Memang ini jadi permasalahan dan yang paling banyak korban itu adalah masyarakat yang secara faktual memang tidak mampu,” tegas Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna kepada Radar Depok.
Terbaru, sambung dia, sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Jadi memang akan ada pengaktifan dalam jumlah yang cukup besar itu. Karena memang setelah di ground checking, disurvei, mereka layak dibantu.
“Ratusan ribu yang mau diaktifkan. Artinya ini kan kebijakan yang maju mundur saya pikir. Seharusnya kalau mau filtering, dari yang mampu dulu kunjungin satu-satu. Kasih tau edukasi dia sudah tidak layak dibantu, silahkan lanjutkan berbayar,” kata Politisi PKS ini.
Menurutnya, kasih tau secara jelas, baru di non-aktifkan. Begitu seterusnya. Kalau yang umumnya layak dibantu pasti tidak akan bergejolak. Komitmen seluruh fraksi di Komisi D, ada kesepakatan bahwa akan dihadirkan kembali UHC.
“Ini sudah amanat konstitusi, bukan produk rezimnya siapa. Tapi yang jelas amanat dalam pelayanan komitmen di bidang kesehatan adalah jaminan kesehatan penyelenggaraan,” ucap Ade Supriyatna.
“Bila bicara anggaran, memang kurang. Hanya saja, lanjut Ade Supriyatna kalau komitmen itu dibangun, pasti punya kesepahaman dan kesepakatan. Karena di daerah lain itu 40 persen di-propose dan dijamin oleh APBN KIS nya.
“Kita baru di bawah itu. Sekitar 20 persen-an. Seharusnya aktif juga mengajukan KIS APBN, sehingga kalau 40 persen sudah dijamin, kita tinggal nutupin sisanya saja,” ujarnya.
UHC ini rata-rata seluruh kota masih berjalan. Ini bukan hal yang gimana-gimana, tapi sudah menjadi kewajiban pelayanan dasar. Jadi mesti kembali kepada pelaksanaan amanat konstitusi. “Saya siap memperjuangkan Depok kembali UHC,” tandas Ade Supriyatna.***
Sumber: https://www.radardepok.com/metropolis/94616827701/warga-pertanyakan-pbi-ketua-dprd-ade-supriyatna-perjuangakan-depok-kembali-uhc