Depok – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farida Rachmayanti menyebut ada tiga hal yang harus dibenahi dan ditindaklanjuti dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Depok.
Pernyataan itu dikatakan Farida usai DPRD menggelar Rapat Paripurna tentang Pokok Pikirian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022, kemarin (15/6/2022).
Hal pertama yang menjadi perhatian Farida yaitu berkaitan dengan pembuatan profil investasi di Kota Depok.
Dalam hal tersebut, Farida menyebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus bisa membaca tentang seberapa besar peluang penyerapan tenaga kerja lokal.
Hal itu dikatakan Farida sangat mendesak dan dibutuhkan, karena dapat memetakan supply dan demand ketenagakerjaan. Percepatan penanganan masalah pengangguran harus dikerjakan lintas perangkat daerah.
“Keandalan memproyeksi peluang serta pengelolaannya sangat diperlukan, tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya yang ada,” kata Farida kepada halaman.co.id, Kamis (16/6/2022).
Farida juga meminta Sekretariat Daerah membuat kegiatan seperti rapat koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha setempat, secara khusus dan reguler berkaitan dengan masalah peluang kerja.
“Kami menilai tidak cukup hanya dengan Forum Ekonomi yang selama ini dibuat. Selain formal, diskusi terlalu melebar sehingga tidak menajam solusinya,” paparnya.
Terakhir kata dia, sebagai bagian good governance, urgent dibuat workshop pemetaan masalah di wilayah kecamatan, dalam rangka meningkatkan kapasitas managerial para pimpinan wilayah.
“Itu berguna untuk mengukur sejauh mana keandalan para camat dalam memahami permasalahan di wilayahnya sekaligus dapat menyuguhkan konsep dan rencana aksi penyelesaiannya,” pungkasnya.