RADARDEPOK.COM-Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung kemarin (Selasa, 12/8/2025) di Gedung DPRD Jawa Barat. Fraksi PKS melalui H Bambang Sutopo menyampaikan nota keberatan atas Rancangan Perubahan APBD 2025.
Menurut H Bambang Sutopo, jangan sampai terjadi perubahan dan pergeseran alokasi anggaran anggaran yang tidak sempat dicermati secara seksama, dan atau minim kajian yang berbasis data lapangan dan referensi aturan serta prosedur yang berlaku.
“Pada dasarnya Fraksi PKS mendukung setiap perubahan dan alokasi anggaran pada APBD yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan warga Depok. Tapi jangan terburu-buru, harus dikaji dan dicermati dengan seksama,” ungkapnya kepada Radar Depok, Rabu (13/8/2025).
Namun di sisi lain, Fraksi PKS juga menyampaikan nota keberatan (Minderheit Nota) atas beberapa isu pergeseran alokasi anggaran sebagai berikut :
- Penghapusan Alokasi Belanja untuk Pembangunan Masjid di Margonda :
Fraksi PKS keberatan atas pergeseran ini, karena pembangunan masjid merupakan rekomendasi para Ulama dan menjadi kebutuhan umat dan mayoritas warga Depok. Margonda sebagai pusat keramaian membutuhkan masjid yang representatif untuk mendukung sarana ibadah.
“Kami berlepas dari tanggungjawab dunia akhirat apabila Walikota beserta Jajaran Pemkot Depok tetap menghapuskan anggaran pembangunan masjid di Jalan Margonda ini,” ungkap H. Bambang Sutopo.
- Penghapusan Program Santunan Kematian untuk Warga Miskin:
Penghapusan Santunan Kematian bagi Warga Miskin adalah kebijakan yang sangat tidak pro-rakyat kecil. Program ini selama ini menjadi simbol kehadiran negara di saat warga mengalami kedukaan, dan memiliki nilai sosial yang kuat.
“Program ini mendapat pengakuan dan penghargaan Anugerah Paritrana karena Depok dinilai konsisten dalam pengelolaan program jaminan sosial dan jaminan kematian warga tidak mampu. Tapi sangagt disayangkan harus ditiadakan,” tegas Aleg DPRD Kota Depok Dapil Cilodong dan Tapos ini.
- Penyelenggaraan RSSG (Rintisan Sekolah Swasta Gratis) :
Fraksi PKS mendukung prinsip pemerataan akses pendidikan, termasuk melalui program Sekolah Swasta Gratis. Namun pelaksanaan program ini hedaknya berbasis perencanaan yang matang, terukur, dan berkelanjutan.
“Namun kami mencatat minimnya persiapan pelaksanaan program ini, dari sisi prosedur pendaftaran, kesiapan SDM Tenaga Pengajar/Guru dan Administrasi, serta fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah mitra. Dampaknya, sebagian sekolah mitra kelebihan siswa, sementara sekolah swasta lain kekurangan murid, yang mengancam keberlangsungan pendidikan swasta,” ungkapnya.
- Wacana Penghentian Program UHC (Berobat Gratis dengan KTP) :
Fraksi PKS menolak tegas wacana ini, dengan alasan beban belanja tinggi dan sebagainya. UHC sangat dirasakan manfaatnya bagi seluruh warga Depok. Untuk itu Fraksi PKS mendesak agar program UHC bisa terus berlanjut di Kota Depok.
- Rencana Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Enggram :
Disampaikan H. Bambang Sutopo, kebijakan ini perlu dikaji kembali dari berbagai sisi dan dibahas secara intens dengan berbagai stakeholder, termasuk rapat konsultasi dan koordinasi dengan Komisi C DPRD bidang Pembangunan Infrastruktur.
“Kami khawatir ini tidak menjadi solusi kemacetan di Sawangan, tapi justru menimbulkan masalah baru seperti konflik lahan dan titik kemacetan baru di ruas Jalan Enggram dan Jalan Pemuda,” bebernya.
- Perluasan Areal Lahan TPA Cipayung untuk Pembangunan PLTSa:
Pengalaman kegagalan Integrated Solid Waste Management Project (ISWMP) harus jadi pelajaran. Diperlukan terobosan mandiri seperti teknologi pengolahan sampah modern dan edukasi masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya, yang lebih berpijak pada kapasitas fiskal daerah. Bukan hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.***
Sumber : https://www.radardepok.com/politik/94615723280/tak-takut-lawan-arus-fraksi-pks-tegaskan-enam-nota-keberatan-tentang-rancangan-perubahan-apbd-2025-yang-terkesan-buru-buru?page=2