RADARDEPOK.COM — Pembahasan APBD Kota Depok 2027 mulai memanas. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, meminta program Jaminan Kesehatan Menyeluruh (JKM) kembali mendapat tempat dalam APBD 2027. Tak hanya kesehatan, anggaran untuk pembangunan kepemudaan juga diminta diperkuat.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Ade Firmansyah bersama Ketua Pimpinan Cabang Perisai Syarikat Islam Kota Depok, Muhammad Djody Satriani, dan Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Depok, Muhammad Yasser, Senin (17/8).
Pertemuan tersebut berlangsung usai rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ketiganya membahas sejumlah isu pembangunan Kota Depok, terutama sektor kesehatan dan kepemudaan, menjelang finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Ketua PD GPII Kota Depok, Muhammad Yasser meminta, Pemkot dan DPRD Depok memberikan perhatian lebih terhadap sektor kepemudaan dalam APBD 2027.
Menurut Yasser, anggaran kepemudaan harus mampu menjangkau berbagai unsur. Mulai organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar, hingga komunitas.
“Kami hari berdiskusi dengan penggagas Perda Pembangunan Pemuda Kota Depok agar anggaran kepemudaan tahun 2027 diperkuat dan direalisasikan,” kata Yasser.
Dia juga meminta persoalan dualisme KNPI tidak berdampak terhadap anggaran hibah bagi pemuda.
“Terkait dualisme KNPI Kota Depok, kami meminta kepada DPRD Kota Depok memberikan pandangan dan saran agar tidak mempengaruhi anggaran hibah pemuda,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Yasser mendorong Pemkot Depok segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan serta Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Kepemudaan.
Menurut dia, pembangunan pemuda tidak cukup hanya mengandalkan hibah. Harus ada perencanaan yang jelas, target, indikator, hingga evaluasi.
Tak hanya Anggaran kepemudaan, JKM juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Muhammad Djody Satriani menyoroti penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kebijakan pembiayaan kesehatan.
Menurut Djody, penggunaan DTSEN untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi memang diperlukan. Namun, data tersebut jangan sampai justru menghilangkan semangat jaminan kesehatan yang menyeluruh.
“DTSEN diperlukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tetapi jangan sampai ketepatan sasaran dicapai dengan mengorbankan cakupan universal,” kata Djody.
Dia menilai JKM pada dasarnya bukan sekadar program untuk warga miskin. Prinsip utamanya adalah memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani persoalan biaya.
“Tujuan JKM memang agar seluruh penduduk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang diperlukan tanpa mengalami kesulitan finansial,” ujarnya.
Djody juga mengingatkan, APBD memiliki fungsi strategis dalam memperluas perlindungan sosial masyarakat. Salah satunya melalui perluasan kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga yang belum terlindungi.
Sementara itu Adef -sapaan Ade Firmansyah- menegaskan, JKM tidak boleh hilang dari pembahasan anggaran tahun depan. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari arah pembangunan kesehatan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Depok 2021–2026.
“Saya dalam rapat penyusunan KUA-PPAS selalu mendorong isu JKM ini agar kembali mendapatkan tempat pada APBD 2027. Karena ini merupakan amanat RPJMD,” tegas Adef.
Adef menilai persoalan kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari kacamata kemiskinan. Sebab, warga rentan hingga masyarakat kelas menengah juga bisa kesulitan ketika harus membayar biaya pengobatan.
“Pemerintah harusnya melihat bahwa selain kelompok miskin, kelompok rentan termasuk kelas menengah juga membutuhkan akses kesehatan gratis,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta Pemkot Depok mencari formulasi yang tepat antara ketepatan sasaran penerima bantuan dengan cakupan jaminan kesehatan yang luas.
Adef memastikan aspirasi tersebut akan dibawa dalam pembahasan finalisasi KUA-PPAS 2027.
Dia berharap anggaran hibah kepemudaan dapat ditempatkan melalui perangkat daerah yang memang memiliki kewenangan menangani urusan kepemudaan.
“Anggaran hibah kepemudaan harus lolos pada finalisasi KUA-PPAS besok. Saran dari Yasser kami tampung, yakni agar diserahkan kepada Disporyata lalu didistribusikan kepada unsur kepemudaan,” harap Adef.
Adef menilai, keterlibatan pemuda dalam mengawal kebijakan daerah merupakan hal positif. Terlebih, pembahasan APBD bukan hanya soal angka, tetapi juga menentukan program apa yang akan dirasakan masyarakat.
“Saya senang bisa berdiskusi dengan pemuda yang peduli dan bergerak untuk memajukan kotanya, Depok,” tandasnya.***
Sumber: https://www.radardepok.com/politik/94617518996/ade-firmansyah-desak-jkm-masuk-lagi-apbd-2027-anggaran-pemuda-jangan-dianaktirikan?page=3