FPKS Depok — Pimpinan dan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 yang diselenggarakan DPP PKS pada 19 – 21 Oktober 2026 di Hotel Pullman Jakarta Central Park.
Mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, kegiatan ini diikuti sekitar 1.500 pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPRD provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Bimteknas menjadi momentum penguatan kapasitas legislator dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui pembekalan strategis mengenai tata kelola keuangan daerah, inovasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, komunikasi politik, dinamika generasi muda, serta kepemimpinan berintegritas, para peserta didorong semakin tajam membaca persoalan masyarakat dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Salah satu agenda khusus yang menarik perhatian adalah Bincang Kepala Daerah PKS, yang disiarkan melalui PKSTV. Dipandu Imam Budi Hartono (Wakil Wali Kota Depok periode 2021 – 2025) forum ini menghadirkan lima kepala daerah dari PKS yang berbagi pengalaman mengenai inovasi pelayanan publik, pengembangan potensi lokal, penguatan ekonomi masyarakat, dan strategi pembangunan berkelanjutan.
Kelima kepala daerah tersebut adalah Bupati Agam Beni Warlis, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba, Bupati Berau Sri Juniarsih, dan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.
Beni Warlis memaparkan inovasi pertanian di Kabupaten Agam melalui penerapan teknologi budidaya padi yang berpotensi meningkatkan produksi sekitar 20–30 persen sekaligus menekan biaya produksi hingga 40 persen.
Ia juga mengembangkan gagasan Nagari Kreativa Berbasis Masjid untuk menghidupkan peran masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Mahyeldi Ansharullah menjelaskan strategi pembangunan Sumatera Barat dengan mengandalkan tiga sektor utama, yakni pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Penguatan produksi pertanian, pengembangan pariwisata halal, serta pemanfaatan jejaring perantauan menjadi bagian dari upaya memperluas pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang investasi daerah.
Dari Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba memaparkan pendekatan pembangunan agromaritim yang mengintegrasikan potensi perkebunan, perikanan, dan kelautan.
Di tengah besarnya potensi sumber daya alam dan industri pertambangan, ia menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk melalui perluasan akses pelayanan kesehatan.
Adapun Sri Juniarsih menguraikan strategi Kabupaten Berau dalam memperkuat diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada batu bara dan dana bagi hasil semata.
Pengembangan pariwisata, UMKM, cokelat, madu hutan, dan produk kreatif lokal menjadi upaya meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat internasional.
Sementara itu, Ardiansyah Sulaiman memaparkan pendekatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang memadukan investasi industri berskala besar dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Program bantuan permodalan UMKM, pelayanan kesehatan keliling, dukungan pendidikan, serta bantuan keuangan untuk pembangunan lingkungan menjadi bagian dari upaya agar manfaat pembangunan menjangkau masyarakat hingga pelosok.
Paparan kelima kepala daerah tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu formula tunggal untuk memajukan daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Namun, terdapat benang merah yang sama: potensi daerah harus dikelola secara inovatif agar menghasilkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Ada tiga pelajaran penting yang dapat dipetik para legislator. Pertama, inovasi kebijakan harus menjawab persoalan konkret warga, mulai dari efisiensi produksi pertanian hingga kemudahan mengakses pelayanan kesehatan.
Kedua, kekayaan alam dan komoditas lokal perlu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah melalui penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, akses pasar, dan kemitraan.
Ketiga, keberhasilan pembangunan harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran, nilai investasi, atau pertumbuhan ekonomi.
Bagi Fraksi PKS DPRD Kota Depok, pengalaman Beni Warlis, Mahyeldi Ansharullah, Hasan Ali Basam Kasuba, Sri Juniarsih, dan Ardiansyah Sulaiman menjadi referensi berharga dalam memperkaya perspektif kebijakan daerah.
Praktik baik dari berbagai wilayah dapat dipelajari dan disesuaikan dengan karakter serta kebutuhan Kota Depok, khususnya dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil.
Melalui Bimteknas 2026, PKS menegaskan komitmennya memperkuat kualitas kepemimpinan dan peran legislator yang berintegritas, responsif, serta inovatif. Penguatan kapasitas ini diharapkan semakin memperkokoh pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang melayani bukan sekadar tentang besarnya program atau tingginya nilai investasi, melainkan tentang kemampuan mengubah potensi menjadi kemajuan dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Semangat inilah yang diharapkan dibawa pulang oleh para peserta Bimteknas untuk memperkuat pengabdian di daerah masing-masing, termasuk dalam memperjuangkan Kota Depok yang lebih maju, kreatif inovatif, dan menyejahterakan warganya.