DEPOK | VOA Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menemukan persoalan serius terkait ketidakakuratan data warga penerima layanan kesehatan yang berpotensi menyebabkan program tidak tepat sasaran.
Temuan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Hj. Nuryuliani, dalam rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Kota Depok, Kamis kemarin.
Nuryuliani mengungkapkan, berdasarkan aduan masyarakat dan hasil penelusuran di lapangan, masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi warga dengan klasifikasi data yang digunakan pemerintah, khususnya dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Di lapangan ditemukan warga dengan penghasilan tidak tetap, seperti tukang ojek, justru tercatat pada kategori ekonomi atas (desil 6) Sebaliknya, warga yang memiliki rumah sendiri bahkan kontrakan masuk dalam kategori warga miskin (desil 1). Ini menunjukkan data belum sepenuhnya akurat,” kata Nuryuliani.
Menurut Nuryuliani, ketidakakuratan data berisiko besar terhadap efektivitas layanan kesehatan, terutama bagi warga miskin dan rentan yang seharusnya menjadi prioritas. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memicu ketidakadilan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Masalah utama bukan pada programnya, tetapi pada basis data yang digunakan. Ketika datanya keliru, maka layanan dan bantuan berpotensi salah sasaran,” ujarnya.
DPRD Kota Depok, kata dia, mendorong Pemerintah Kota Depok untuk segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh, melibatkan perangkat wilayah hingga tingkat RT dan RW, agar data warga benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia menegaskan, perbaikan data merupakan langkah krusial untuk memastikan layanan kesehatan dan program perlindungan sosial diterima oleh warga yang benar-benar berhak.
“Pendataan yang akurat adalah fondasi kebijakan yang adil. Tanpa itu, program sebaik apa pun tidak akan berjalan efektif,” ujarnya.
Meskipun demikian, Hj. Nuryuliani mengapresiasi Pemerintah Kota Depok yang tetap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga penerima manfaat DTSEN desil 1 hingga 4.
Menurut Nuryuliani, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan negara di sektor kesehatan.
“Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. ***
Sumber: https://depok.voa.co.id/2026/01/10/dprd-depok-temukan-data-warga-tak-akurat-dalam-layanan-kesehatan/