FPKS Depok – Belajar tidak harus selalu dari forum formal. Seringkali, hikmah terdalam justru lahir dari peristiwa biasa dan kisah-kisah sederhana di tengah masyarakat. Hal itulah yang tercermin dalam pertemuan hangat pada Senin malam (6/4/2026).
Anggota DPRD Kota Depok dari Komisi D, Ade Firmansyah, menggelar diskusi santai namun sarat makna bersama RDS, Tim Relawan Ambulance, dan tokoh masyarakat Sukamaju Baru. Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan menjadi wadah penebar semangat kemanusiaan guna memastikan aspirasi warga tetap menjadi prioritas utama.
Dalam kesempatan tersebut, Ade Firmansyah menegaskan kembali poin-poin krusial yang menjadi fokus Komisi D. Hal ini sejalan dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) yang telah disampaikan secara tegas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok pekan lalu.
Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas Utama
Ade menyoroti bahwa akses kesehatan bagi warga Depok adalah harga mati. Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menjamin layanan kesehatan yang gratis, mudah, dan cepat, terutama bagi warga miskin.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan saat butuh pengobatan. Komitmen Pemkot untuk melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok harus terus dijaga dan diperkuat,” ujar Ade.
Tak hanya soal layanan fisik, Ade juga menekankan pentingnya pembaruan pada Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK). Pemantauan kualitas alat kesehatan di Puskesmas hingga Rumah Sakit harus dilakukan secara berkala agar fasilitas publik selalu dalam kondisi prima.
Rehabilitasi Sekolah dan Akurasi Data Sosial
Beralih ke sektor pendidikan, Komisi D mendesak Pemkot Depok untuk bergerak cepat memperbaiki infrastruktur sekolah. Fokus utama mencakup:
Perbaikan sekolah dengan kategori rusak ringan hingga berat.
Penanganan sekolah terdampak banjir.
Penyelesaian sengketa lahan sekolah serta percepatan pengadaan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP.
Ade juga mengingatkan pentingnya validitas data dalam penyaluran bantuan sosial. Komisi D mendorong pembaruan dan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala. Hal ini bertujuan agar data desil (1-10) sesuai dengan realita di lapangan, sehingga bantuan tepat sasaran dan meminimalisir salah klasifikasi.
Mendorong Kemandirian Ekonomi melalui BLKSebagai langkah jangka panjang untuk menekan angka pengangguran, Ade Firmansyah bersama Komisi D terus mendorong Pemkot Depok untuk segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Kehadiran BLK dianggap vital untuk membekali warga dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Pertemuan semalam ditutup dengan harapan besar agar langkah-langkah politik dan kemanusiaan yang diambil dapat membawa keberkahan bagi seluruh warga Depok.
“Semangat persaudaraan ini adalah energi kami untuk terus mengawal kebijakan yang pro-rakyat di gedung dewan,” pungkasnya.