RADARDEPOK.COM – Sepertinya Kota Depok memang mesti benar-benar segera menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC). Musababnya, sejumlah wakil rakyat kembali menerima aduan warga terkait sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan.
Anggota DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah misalnya. Dia menerima aduan dari warga Kecamatan Sawangan yang tengah kebingungan mengurus layanan BPJS Kesehatan untuk keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit daerah di Jakarta.
Ade mengaku, dihubungi sahabat sekaligus anggota DPRD yang meminta bantuan advokasi warga buat penanganan medis khusus dengan biaya cukup besar.
Namun, persoalan muncul karena kepesertaan KIS PBI milik pasien diketahui tidak aktif akibat proses ground checking yang dilakukan sebelumnya.
“Anaknya, sebut saja Raja, sedang kebingungan mencari solusi untuk mengaktifkan kembali KIS PBI ayahnya. Sementara kondisi pasien membutuhkan penanganan cepat dan biaya pengobatan tidak sedikit,” ujar Ade kepada Radar Depok, Rabu (13/5).
Menurut Ade Firmansyah, sempat ada upaya mendaftarkan pasien ke skema PBPU Pemda atau peserta bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Hanya saja, berdasarkan informasi yang diterima keluarga, kepesertaan baru aktif setelah satu bulan pendaftaran dilakukan.
Karena khawatir dengan kondisi sang ayah, pihak keluarga akhirnya mencoba mendaftarkan BPJS mandiri.
Lagi-lagi proses tersebut ternyata tidak mudah lantaran terdapat aturan administrasi yang membuat peserta yang sudah terdaftar dalam satu skema layanan tidak bisa langsung berpindah dalam waktu singkat.
“Dinas Kesehatan malah menegaskan PBPU Pemda itu aktifnya baru tiga bulan. Jadi warga benar-benar bingung dalam kondisi darurat seperti ini,” beber dia.
Adanya kejadian ini, Ade menilai kondisi tersebut menjadi gambaran nyata persoalan yang dihadapi masyarakat Depok dalam mengakses layanan kesehatan.
Warga yang sebelumnya pernah memiliki KIS aktif kini justru kesulitan mendapatkan pelayanan saat status kepesertaan mereka bermasalah.
“Ini satu masalah saja dari banyak persoalan kesehatan yang terjadi di Kota Depok. Warga jadi sulit mengakses layanan kesehatan karena administrasinya rumit dan proses pengurusannya tidak mudah,” ungkap dia.
Ade Firmansyah terus mendorong Pemerintah Kota Depok agar segera mengembalikan status UHC di Kota Depok.
Dengan status tersebut, kata Ade, warga cukup menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga Kota Depok untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di seluruh Indonesia.
“Kalau Depok kembali berstatus UHC, warga yang sedang gawat darurat dan kesulitan finansial bisa langsung dilayani hanya dengan menunjukkan KTP atau KK Kota Depok,” jelasnya.
Dia juga menegaskan, agar Depok kembali berpredikat UHC, apalagi sebelumnya telah disepakati seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Depok tanpa adanya penolakan.
“Seluruh anggota Pansus LKPJ merekomendasikan kepada pemerintah kota, dalam hal ini walikota beserta Dinas Kesehatan, agar segera melaksanakan UHC kembali di Kota Depok. sekarang kita tinggal menunggu implementasinya,” tandas Ade Firmansyah.***
Sumber: https://www.radardepok.com/politik/94617122600/terima-aduan-sulit-terlayani-kesehatan-ade-firmansyah-sebut-depok-predikat-uhc-wajib-come-back?page=2