FPKS Depok – Menanggapi berita “3 Calon Kepala Dinas Tak Jadi dilelang”, anggota Komisi A, Moh. Hafid Nasir (yang akrab disapa Bang Hafid) mengatakan, perubahan mekanisme pengangkatan pejabat eselon II dari lelang jabatan ke manajemen talenta, prinsipnya setuju saja, yang terpenting prosesnya berjalan secara transparan dan akuntabel.

Bang Hafid menyampaikan 4 (empat) hal terkait dengan manajemen talenta :

1. Kami menghormati perubahan kebijakan karena sudah sesuai regulasi BKN yaitu mengacu pada Kepka BKN No. 368/2026 tentang Manajemen Talenta ASN. Selama sistemnya berbasis data kinerja, kompetensi, dan penilaian 360 derajat, ini sejalan dengan prinsip meritokrasi yang selama ini kami dorong.

2. Manajemen talenta semoga lebih baik, artinya jika proses ini benar-benar dijalankan dengan skoring 9 box berbasis fakta dan data, ASN yang berprestasi di box 7-9 berhak naik, yang belum siap tetap di tempatnya.

3. Dibutuhkan tiga jaminan agar tidak jadi ajang titipan politik, yaitu *Transparansi*, kriteria skoring dan hasil penilaian 9 box harus bisa diaudit. “Jangan jadi kotak hitam, *Independensi tim komite*, Tim komite yang diketuai Sekda harus bebas dari intervensi politik. Saya yang ada di komisi A meminta nantinya kepada pimpinan Komisi A agar ada paparan ke DPRD soal komposisi dan mekanisme kerjanya,” imbuhnya.

4. *Pengawasan publik*, DPRD sebagai fungsi pengawasan akan minta laporan berkala siapa saja yang masuk talent pool dan atas dasar apa dipromosikan.4. Kunci akhirnya tetap pada kinerja pelayanan publik. “Ganti sistem boleh, tapi yang kami tagih ke Wali Kota adalah hasilnya. Kadis PUPR, DLHK, BKPSDM yang definitif nanti harus terbukti mempercepat pembangunan, memperbaiki lingkungan, dan memperbaiki birokrasi. Jangan sampai ganti nama dari Pansel ke Komite, tapi kualitas pejabatnya sama saja,” tutup Hafid.