Depok, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo, mengaku kecewa dengan agenda rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok yang digelar pada Jumat (9/10/2026).
Politisi yang akrab disapa HBS itu menilai rapat tersebut belum menjawab persoalan yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp19,2 miliar dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.
Menurut HBS, pembahasan dalam rapat justru berfokus pada rencana bantuan atau penambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun mendatang. Padahal, ia berharap rapat tersebut dapat mengklarifikasi persoalan anggaran yang tengah jadi sorotan.
“Iya, ini yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD Rp19,2 miliar yang sedang viral saat ini,” kata HBS kepada wartawan usai Rapat.
HBS pun mempertanyakan penjelasan yang disampaikan pihak Dishub Depok dalam rapat tersebut. Ia meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Depok, Aan Syurahman, memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan penggunaan anggaran tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.
“Kami merasa dibohongi sekaligus kecewa setelah mendengar pembahasan yang disampaikan. Seharus yang jadi sorotan masyarkat adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak Rp19,2 miliar itu,” kesal HBS.
HBS juga mengajak masyarakat maupun pihak lain yang memiliki data terkait dugaan kejanggalan dalam proyek layanan Biskita Trans Depok tahun anggaran 2026 untuk berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Kota Depok.
Menurut dia, informasi dan dokumen pendukung diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditelaah lebih lanjut sesuai fungsi pengawasan DPRD.
Ia mengingatkan agar proses pembahasan anggaran tidak sekadar menjadi formalitas administratif tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap substansi program dan pelaksanaannya.
“Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” kata HBS.
Warga Kalimulya Ikut Soroti Penjelasan Dishub
Sorotan terhadap persoalan anggaran Biskita Trans Depok juga disampaikan warga Kalimulya, Depok, Atet Handiyana Sihombing.
Atet mengkritik penjelasan Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, yang menurutnya belum menjawab persoalan anggaran Rp19,2 miliar yang dipertanyakan.
“Asbun atau asal bunyi itu Plt Kadishub Depok. Dikonfirmasi soal anggaran PL Rp19,2 miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Lihat saja, besok saya informasikan ke pusat itu,” ujar Atet.
Selain mempersoalkan penjelasan Dishub, Atet mengaku memiliki data yang menurutnya perlu ditelusuri terkait pengajuan anggaran dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.
Ia menduga terdapat sejumlah personel dalam dokumen pengajuan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang identitas maupun keberadaannya perlu diverifikasi, tetapi tetap tercatat menerima pembayaran.
“Kita lihat saja, saya ada kok datanya. Pada pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp150 ribu per hari, jumlahnya puluhan orang, tapi enggak tahu siapa orangnya,” pungkas Atet.
Dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokumen anggaran, data personel, serta bukti pembayaran yang relevan.
Hingga berita ini disusun, penjelasan mengenai substansi anggaran Rp19,2 miliar yang dipersoalkan HBS dan Atet masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Konfirmasi dari Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran, dasar perencanaan program, serta dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan layanan Biskita Trans Depok. [SF]
Sumber: https://daerah.eranasional.com/107085/anggota-dprd-depok-kecewa-rapat-dengan-plt-kadishub-tak-bahas-anggaran-rp192-miliar-biskita