TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG- Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan komitmen penuh legislatif dalam mengawal keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC).
UHC sendiri merupakan warisan kebijakan positif dari pemerintahan periode sebelumnya yang berhasil mendorong keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan warga secara menyeluruh.
Melalui skema ini, masyarakat berpenghasilan rendah maupun warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak perlu lagi cemas memikirkan biaya pengobatan saat jatuh sakit.
“Di situ nyawa dipertaruhkan,” kata Ade, Sabtu (10/10/2026).
Tragedi masa lalu ketika ada warga yang meregang nyawa akibat takut berobat karena kartu BPJS Kesehatan non aktif menjadi pemicu utama evaluasi mendalam.
Para wakil rakyat merasa bertanggung jawab moral atas insiden memilukan yang sempat menimpa sebagian warga Kota Depok tersebut.
“Dan sudah terjadi! Makanya itu kita merasa berdosa semuanya,” tegasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama DPRD kini menargetkan deklarasi resmi status UHC pada Januari 2027 mendatang demi memberikan kepastian jaminan sosial.
Legislatif memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas niat mulia Wali Kota Depok yang berani mengambil langkah berani demi keselamatan jiwa warganya.
Meski begitu, pemenuhan anggaran UHC tidak boleh hanya mengandalkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.
Kolaborasi lintas dinas dan perangkat daerah sangat krusial untuk menjaga tingkat kedisiplinan pembayaran kepesertaan jalur mandiri.
“Kebutuhan anggarannya berapa, nanti kita kejar,” jelasnya.
Tantangan terbesar yang kerap dihadapi banyak daerah adalah munculnya kebiasaan warga mampu yang mendadak menunggak iuran setelah program UHC berjalan.
Sikap gotong royong dari para pengusaha, pedagang, dan masyarakat mampu sangat dibutuhkan agar skema perlindungan kesehatan ini tetap solid dan berkelanjutan.
“Peran bersama, jadi tidak memberatkan APBD-lah pada akhirnya,” tutup politisi PKS itu.
Kesadaran warga yang mampu secara finansial untuk tetap rutin membayar iuran mandiri menjadi kunci utama menjaga kestabilan finansial daerah.
Sinergi yang kuat antara kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah diyakini mampu mewujudkan jaminan kesehatan yang merata di Kota Depok. (m38)
Sumber: https://depok.tribunnews.com/news/52838/nyawa-warga-jadi-taruhan-ketua-dprd-depok-kawal-ketat-deklarasi-kembali-uhc-2027#goog_rewarded