JAKARTA | VOA Depok – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Bambang Sutopo, mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) Pejabat Publik PKS di Hotel Pullman Jakarta pada 19–21 Oktober 2026.
Kegiatan bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” tersebut diikuti sekitar 1.500 pejabat publik PKS dari berbagai daerah, mulai dari anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten dan kota.
Bambang Sutopo, yang akrab disapa HBS, mengatakan kegiatan itu menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Menurut dia, perubahan kebutuhan masyarakat menuntut pejabat publik untuk terus belajar dan mengembangkan pendekatan dalam merumuskan kebijakan.
“Sebagai wakil rakyat, kita tidak boleh berhenti belajar. Dinamika dan persoalan masyarakat terus berkembang, sehingga kita perlu memperkuat kapasitas, membuka diri terhadap gagasan baru, dan belajar dari praktik-praktik kepemimpinan yang berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar HBS, Jumat (23/10/2026)
Di sela kegiatan, HBS juga bertemu dan berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah, yakni Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Bupati Manokwari Mugiyono, serta Bupati Kutai Timur Ardiyansah.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi. HBS mengungkapkan, dirinya pernah mengunjungi Padang, Kutai Timur, dan Manokwari pada 2023. Karena itu, pertemuan kali ini dimanfaatkan untuk kembali menjalin komunikasi sekaligus bertukar pengalaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
HBS menilai, pengalaman kepala daerah dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif. Menurut dia, kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan, tetapi juga membutuhkan kemampuan memahami persoalan masyarakat, membangun kerja sama, dan menghasilkan kebijakan yang dapat diukur manfaatnya.
“Dari para pemimpin daerah, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan sekadar menjalankan kekuasaan, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan, melahirkan kebijakan publik yang inovatif, dan memberikan solusi nyata atas persoalan masyarakat,” katanya.
Fokus pada Dampak Pembangunan
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok yang membidangi infrastruktur, pembangunan, dan lingkungan hidup, HBS menilai peningkatan kapasitas pejabat publik diperlukan untuk menghadapi persoalan perkotaan yang semakin beragam.
Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah program atau besarnya anggaran yang digunakan. Dampak terhadap kualitas hidup warga, pelayanan publik, dan kelestarian lingkungan juga perlu menjadi perhatian.
Pengalaman yang diperoleh selama Bimtek Nasional diharapkan dapat menjadi referensi bagi HBS dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Kota Depok.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat serta menggunakan data yang akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan.
“Pemimpin yang hebat bukan hanya pandai merumuskan kebijakan, tetapi juga mampu memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ukuran keberhasilan kita adalah sejauh mana amanah yang diberikan masyarakat dapat kita jawab melalui kerja nyata,” tutur HBS.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga mendorong pejabat publik untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Bagi HBS, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, peningkatan profesionalisme, integritas, serta keterbukaan terhadap inovasi dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
“Semoga ilmu, pengalaman, dan gagasan yang kita peroleh menjadi bekal untuk memperkuat amanah dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang tidak berjarak dengan rakyat, kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata, dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan bersama,” ujarnya.**
Sumber: https://depok.voa.co.id/politik/4265/hbs-ikuti-bimtek-nasional-pks-kebijakan-publik/