WANODIA, Depok – Polemik alih fungsi lahan eks Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cina 1 (Pocin 1) kembali memanas di DPRD Kota Depok, memicu perbedaan pendapat tajam antara Fraksi PKS dan Gerindra. Perseteruan ini berpusat pada rencana perubahan lahan menjadi sekolah khusus anak berkebutuhan khusus (ABK) dan dampaknya terhadap anggaran.
Pergeseran Anggaran dan Proyek Masjid
Anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS, Bambang Sutopo, membenarkan bahwa anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat senilai Rp 20 miliar, yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan Masjid Margonda di lahan eks SDN Pocin 1, akan dialihkan. Dana tersebut kini diusulkan untuk perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) pembangunan gedung sekolah ABK beserta sarananya. Usulan perubahan anggaran ini, menurut Bambang, akan masuk dalam rencana anggaran perubahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok tahun anggaran 2025.
Dugaan “Pagar Betis” Wali Kota
Perpindahan alokasi anggaran ini sontak memantik komentar dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Lokomotif dan Pembangunan, Cahyo Putranto Budiman. Cahyo menduga langkah Wali Kota Depok, Supian Suri, merupakan upaya untuk membuat “pagar betis” terhadap PKS Kota Depok.
Menurut Cahyo, Wali Kota Supian Suri sejak awal mengetahui bahwa lahan eks SDN Pocin 1 akan dibangun masjid. Namun, saat itu Supian, yang telah ditetapkan sebagai Wali Kota Depok, diduga sengaja menyembunyikan DED pembangunan masjid. “Saya pastikan Pak Wali Kota tahu DED-nya untuk masjid. Namun di-hide karena minta direvisi agar terdapat bagian untuk UMKM,” ungkap Cahyo kepada awak media pada Rabu (21/5/2025).
Cahyo menambahkan bahwa pembangunan masjid tersebut sebelumnya telah mendapatkan banyak dukungan, namun terhambat akibat penolakan warga sekitar yang ia duga diorganisir oleh sejumlah oknum. Oleh karena itu, Cahyo melihat peralihan Banprov dari anggaran masjid ke sekolah ABK sebagai strategi Wali Kota untuk menekan PKS. “Saya menduga langkah itu merupakan cara Pak Wali Kota membuat pagar betis, tanda petik, kepada PKS, itu dugaan saya ya. Karena sebetulnya saya yakin betul Wali Kota tahu yang sebenarnya,” terang Cahyo.
Logistik PKS Mulai Tertekan
Cahyo berpendapat bahwa perselisihan mengenai eks SDN Pocin 1 pada akhirnya hanya berkutat pada masalah logistik. Ia berharap PKS segera menyadari hal ini dan mengambil langkah antisipasi. “Perlahan logistik PKS mulai ditekan. Semoga PKS lekas menyadarinya,” tutup Cahyo.
Perdebatan ini mencerminkan dinamika politik di Depok, di mana setiap kebijakan dan alokasi anggaran dapat menjadi arena perebutan pengaruh antar fraksi.
Sumber : https://wanodia.bicaraberita.com/news/91215196218/polemik-sdn-pocin-1-walikota-depok-diduga-buat-pagar-betis-untuk-pks-lewat-anggaran-banprov