RADARDEPOK.COM–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok terus melanjutkan safari politiknya dalam menjalin silaturahmi dengan berbagai tokoh dan partai politik yang ada di Kota Depok.
Kali ini, giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok guna memperkuat komunikasi politik lintas partai sekaligus membahas sejumlah isu strategis daerah, Jumat (10/4).
Pertemuan yang berlangsung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Depok tersebut tidak hanya menjadi ajang saling bermaafan, tetapi juga forum konsolidasi dalam menyamakan pandangan terkait peran partai politik di tengah dinamika masyarakat.
Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa silaturahmi Syawal memiliki makna lebih dari sekadar tradisi. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang dialog yang produktif untuk membangun kesepahaman antarpartai.
“Silaturahmi ini bukan hanya soal kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk membahas isu-isu strategis. Salah satu yang mengemuka adalah bagaimana memperkuat peran partai politik melalui dukungan kebijakan yang memadai,” ujar dia kepada Harian Radar Depok.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah dorongan kenaikan bantuan keuangan partai politik (banpol). Kedua pihak menilai, besaran banpol di Kota Depok saat ini masih belum optimal untuk mendukung fungsi partai, khususnya dalam pendidikan politik dan kaderisasi.
Ade Supriyatna mengungkapkan, saat ini nilai banpol di Depok berkisar Rp3.000 per suara, angka yang dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain yang telah mencapai Rp9.000 hingga Rp15.000 per suara.
“Dengan tuntutan yang semakin besar terhadap partai politik, baik dalam edukasi publik maupun peningkatan partisipasi masyarakat, dukungan anggaran perlu disesuaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan banpol bukan sekadar soal anggaran, tetapi bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi. Partai politik, kata dia, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat agar lebih kritis dan partisipatif.
Senada dengan itu, Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin, menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia menilai pertemuan lintas partai seperti ini perlu terus dilakukan untuk menjaga komunikasi politik yang sehat sekaligus membangun sinergi dalam merespons berbagai persoalan daerah.
“Silaturahmi ini menjadi ruang konsolidasi yang penting. Selain mempererat hubungan, juga membuka ruang diskusi terhadap berbagai isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, lanjut Faizin, isu banpol menjadi perhatian bersama. Ia menilai rendahnya alokasi banpol saat ini menunjukkan belum optimalnya dukungan terhadap penguatan fungsi partai politik.
“Partai memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga demokrasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran ini tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” tegasnya.
Selain membahas banpol, pertemuan juga menyinggung pentingnya penguatan komunikasi lintas partai secara berkelanjutan. PKB mendorong adanya forum rutin antar pimpinan partai di Kota Depok sebagai wadah bertukar gagasan dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menambahkan bahwa isu banpol juga menjadi perhatian dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Depok.
Ia menyebut, meskipun banpol telah meningkat dari Rp1.500 menjadi Rp3.000 per suara, angkanya masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dengan pendekatan yang lebih proporsional.
“Penentuan besaran banpol seharusnya tidak disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas partai. Dengan begitu, fungsi pendidikan politik bisa berjalan lebih optimal,” jelasnya.. Pertemuan lintas partai ini pun mencerminkan adanya kesamaan pandangan dalam memperkuat peran partai politik di tingkat daerah. Baik PKS maupun PKB sepakat bahwa dukungan kebijakan, termasuk dari sisi anggaran, menjadi faktor penting dalam mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik.
Sebagai tindak lanjut, usulan kenaikan banpol direncanakan akan dibahas lebih lanjut melalui mekanisme resmi di DPRD Kota Depok bersama pemerintah daerah, baik dalam perubahan APBD 2026 maupun pada APBD tahun 2027.”Dengan adanya silaturahmi ini kami berharap menjadi awal dari komunikasi politik yang lebih intens dan kolaboratif antarpartai, demi menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tutur dia.***
Sumber: https://www.radardepok.com/politik/94616982967/pks-sambangi-markas-pkb-depok-sepakat-dorong-kenaikan-banpol-lewat-pansus-di-gedung-parlemen?page=2