ARAHKATA -Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta memberikan penjelasan keseluruhan mengenai konsekuensi fiskal dari transmisi dan tanggungjawab (handover) pengelolaan Biskita Trans Depok secara menyeluruh dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Kementerian Perhubungan kepada Pemkot Depok.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Depok, H Bambang Sutopo menanggapi program Pemkot pada sektor peningkatan layanan dan perluasan transportasi publik di Depok, Rabu, 9 September 2026.
Menurut HBS, sapaan akrab Bambang Sutopo, dukungan terhadap perluasan transportasi umum tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBD.
“Sebagai anggota Komisi C yang memiliki fungsi pengawasan terhadap bidang perhubungan dan pembangunan, kami juga mempunyai tanggung jawab memastikan setiap program yang baik secara konsep, harus benar-benar baik pula dari sisi perencanaan, kemampuan anggaran dan manfaat yang dihasilkan ” jelas HBS di Depok, Rabu, siang.
Secara prinsip, kata HBS yang juga duduk di Komisi C DPRD Depok, keinginan perluasan Biskita terus mendapat dukungan karena program itu dinilai sejalan dengan Peraturan Daerah atau Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan Kota Depok.
Dikatakan HBS, berdasarkan data yang tersedia, Biskita Trans Depok saat ini melayani satu koridor dengan 15 armada dan Pemkot Depok telah menyampaikan rencana pengembangan koridor dua rute Sawangan–Terminal Depok dan koridor tiga pada rute Permata Depok, Citayam–Terminal Jatijajar sebagai bagian dari strategi memperluas layanan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Saya memandang rencana handover pengelolaan Biskita Trans Depok dan penambahan koridor dua serta koridor tiga merupakan program strategis yang pada prinsipnya harus kita dukung ” katanya.
“Kota Depok, lanjut politisi senior PKS Depok, membutuhkan transportasi publik yang semakin luas, terintegrasi dan mampu menjadi alternatif nyata bagi masyarakat.
Meski begitu, HBS juga mengingatkan jika dukungan politik harus dibarengi dengan perhitungan fiskal yang terukur.
Dia menyebut, dalam rapat kerja Komisi C pada 10 Desember 2025 lalu, Pemkot mengajukan kebutuhan anggaran untuk penambahan 15 unit armada sebesar sekitar Rp20,8 miliar.
“Angka ini tentu bukan angka kecil. Oleh karena itu, sebelum program berlanjut dan APBD dibebani dengan kewajiban baru, kami perlu memperoleh penjelasan secara keseluruhan mengenai keseluruhan konsekuensi fiskal dari serah terima Biskita, pengadaan tambahan armada dan pembukaan dua koridor baru ” ungkapnya.
Sosok legislator yang dikenal responsif ini juga memberikan penegasan jika yang utama bukan soal setuju atau tidak setuju dengan penguatan transportasi umum. Tetapi, lebih sampai sejauh mana tepatnya program dan pembiayaannya.
“Sistem transportasi umum harus diperkuat.Tetapi apakah desain program pembiayaannya sudah tepat. Apakah Rp20,8 miliar tersebut hanya untuk pengadaan armada atau sudah memperhitungkan seluruh biaya operasional dan pemeliharaan, dan berapa lagi APBD yang harus disiapkan setelah serah terima pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok” Ujar HBS mendulang tanya.
Lantaran itu, Dia juga menggambarkan potensi beban berkelanjutan setelah bus beroperasi dengan komponen biaya yang meliputi, operator, pengemudi, bahan bakar atau energi, pemeliharaan, asuransi, sistem tiket, halte, manajemen operasional, hingga pelayanan subsidi.
“Jangan sampai kita hanya menghitung biaya membeli atau menambah bus, tetapi belum menghitung biaya setelah bus tersebut beroperasi. Semua ini harus masuk dalam proyeksi fiskal jangka menengah ” tandas HBS.
“Kita jangan hanya melihat di tahun 2026. Yang harus kita lihat adalah perjalanan lima tahun ke depan. Jangan sampai program ini berjalan baik pada saat awal, tetapi kemudian APBD kesulitan membiayai operasionalnya ” tutupnya.
Diketahui, peningkatan layanan pada sektor transportasi perkotaan di Depok juga sempat menjadi sorotan masyarakat karena dinilai tidak tepat sasaran hingga terkesan hamburkan anggaran sekitar Rp20 miliar yang tidak sebanding dengan skala operasional yang hanya 15 unit armada bus.
“Dengan jumlah armada 15 bus, bisa kita prediksi jumlah petugasnya. Anggaran Rp19 miliar lebih per tahun itu buang-buang anggaran ” ungkap Ketua Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa) Gita Kurniawan kepada sejumlah media online di Depok.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok melalui situs media online yang diklaim resmi milik Pemkot Depok, memberikan paparan singkat kaitan pentingnya penguatan sistem layanan transportasi publik melalui Biskita, serta berharap masyarakat semakin banyak beralih menggunakan angkutan umum. ( Eko Budi Ahdayanto).
Sumber: https://arahkata.pikiran-rakyat.com/berita/pr-12810440299/pemkot-depok-diminta-hitung-ulang-dampak-fiskal-handover-biskita-dan-dua-koridor-baru?page=3