ARAHKATA- Komisi C DPRD Kota Depok mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar ekspansi Biskita Trans Depok tidak menimbulkan fenomena Crowding out effect, yaitu ketika belanja pemerintah besar-besaran justru menyingkirkan peran sektor swasta, komunitas, atau bahkan rumah tangga dalam aktivitas yang sama.
Peringatan itu disampaikan Anggota Komisi C, H. Bambang Sutopo, (HBS) menyusul handover Biskita dengan pembelian sistem layanan transportasi 15 unit armada bus dari anggaran APBD senilai Rp20,8 miliar, serta pembukaan koridor dua Sawangan–Terminal Depok dan koridor tiga, Permata Depok/Citayam–Terminal Jatijajar.
“Jangan sampai karena kebutuhan anggaran transportasi meningkat secara signifikan, maka program lain yang sama pentingnya bagi masyarakat justru dikurangi ” ujar HBS,Kamis, 10 September 2026.
Dalam kondisi kemampuan APBD yang terbatas, kata HBS, setiap penambahan komitmen anggaran harus dihitung secara hati-hati dan diprioritaskan berdasarkan manfaat terbesar bagi masyarakat.
Menurutnya, dukungan terhadap penguatan transportasi publik tetap penting dan sejalan dengan Perda Penyelenggaraan Perhubungan. Namun dukungan itu harus diuji dengan kemampuan fiskal, efektivitas anggaran, dan manfaat nyata.
Saat ini Biskita Trans Depok melayani satu koridor dengan 15 armada dan setelah handover, seluruh beban operasional akan menjadi tanggung jawab Pemkot Depok.
Lantaran itu, HBS meminta pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, menyampaikan simulasi fiskal secara terbuka.
“Komisi C perlu meminta Dishub dan TAPD menyampaikan simulasi fiskal secara terbuka, berapa kebutuhan APBD untuk tahun pertama handover, berapa kebutuhan tahun kedua dan ketiga, dan berapa total beban anggaran apabila koridor dua dan 3 mulai dioperasikan secara penuh ” tandasnya.
Legislator Fraksi PKS Depok ini juga berikan penegasan jika perhitungan tidak boleh berhenti di tahun anggaran berjalan.
“Kita jangan hanya melihat tahun 2026. Yang harus kita lihat adalah keberlanjutan lima tahun ke depan. Jangan sampai program ini berjalan baik pada saat awal, tetapi kemudian APBD kesulitan membiayai operasionalnya ” pungkasnya.
Terkait itu, layanan transportasi umum Biskita koridor satu dengan rute Terminal Depok Baru hingga Stasiun LRT Harjamukti (PP) via Jalan Tole Iskandar yang telah berjalan sejak 2024 lalu dinilai banyak diminati warga Depok.
Dishub Depok melalui Kepala Bidang Angkutan, Andri Ramdani mengatakan, layanan bus perkotaan dengan sistem Buy the Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan sangat diminati dan membantu mobilitas warga Depok dan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti LRT Jabodebek serta KRL Commuter Line.
Sementara, layanan koridor di Depok jumlahnya masih jauh tertinggal dari wilayah kota lainya seperti Bogor dan Bekasi meski peminat layanan Biskita di Depok sangat tinggi dibanding wilayah lain di Jabodetabek bahkan se-Indonesia. ”
Untuk layanan koridor di Depok, sebenarnya tertinggal dari kota lainya seperti, Bogor dan Bekasi yang sudah terdapat banyak koridor. Sementara di Depok baru melayani satu koridor. Padahal peminatnya tertinggi dari wilayah kota lain ” katanya.Andri, Kamis, siang di Kantor Dishub Depok.
Dari tingginya antusiasme warga pada layanan Biskita, lanjutan Andri, kini pihak Dishub telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk dibukanya koridor dua dan tiga.
“Kami sudah mengusulkan penambahan koridor kepada pusat dan saat ini masih menunggu ajuan untuk koridor dua dan tiga dari pusat yang tentunya dengan sistem yang sama (BTS) ” jelasnya.
“Berkaitan itu, Andri juga menjelaskan jika sudah ada pembahasan dengan pihak terkait termasuk legislatif. ” Sudah ada dan sudah selesai dibahas juga bersama dewan dan kami juga siap untuk pembahasan lebih lanjut bersama dewan ” jelasnya. (Eko Budi Ahdayanto)
Sumber: https://arahkata.pikiran-rakyat.com/berita/pr-12810442617/dprd-depok-ingatkan-risiko-crowding-out-ekspansi-biskita-minta-simulasi-fiskal-lima-tahun?page=3