RADARUPDATE.ID-Kota Depok dipilih kementerian Lingkungan Hidup (Kementerian LH) Republik Indonesia menjadi salah satu dari empat daerah di Indonesia yang menjadi pilot project akselerasi sirkularitas pengelolaan sampah organik tahun 2026.
Penunjukan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Juga sekaligus mengurai penumpukan beban di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, menyambut baik kepercayaan pusat dalam program strategis nasional tersebut.
Ia memaparkan, dalam skema pilot project tersebut, masyarakat tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, melainkan didorong untuk memilah antara sampah organik dan anorganik sejak dari hunian masing-masing.
Kata dia, pengolahan sampah organik juga akan diperkuat di titik terdekat dengan sumber timbulan sampah, mulai dari tingkatan rumah tangga, RW, kawasan permukiman, pasar tradisional, sekolah, hingga fasilitas umum lainnya.
“Jadi pilot project ini nantinya tidak berhenti pada kegiatan percontohan. Nantinya harus ada model yang jelas, seperti bagaimana pemilihannya, siapa yang mengolah, teknologi atau metode apa yang digunakan,” tuturnya.
Selain itu, bagaimana hasil olahannya dimanfaatkan, sampai bagaimana model tersebut dapat direplikasi ke wilayah lain di Kota Depok.
Ia menjelaskan, DLHK Depok keberhasilan program ini dapat memicu perubahan sistemik dalam tata kelola kebersihan kota.
Diamana, volume sampah harian yang terangkut ke TPA Cipayung dapat ditekan secara signifikan dengan terurainya sampah organik di tingkat sumber.
“Volume sampah yang diangkut berkurang, beban TPA Cipayung menurun,” tuturnya.
Momentum Mengubah Sampah Menjadi Sumber Daya
Angota Komisi C DPRD Kota Depok H Bambang Sutopo menyambut baik terpilihnya Kota Depok menjadi pilot project akselerasi sirkularitas pengelolaan sampah organik tahun 2026. Kata dia, hal tersebut merupakan kesempatan bagi Kota Depok untuk melakukan lompatan dalam mengubah cara pandang dalam mengelola sampah.
“Saya menyambut positif dan mengapresiasi. Bagi saya, ini bukan sekadar sebuah penghargaan atau status sebagai daerah percontohan. Ini adalah kesempatan bagi Kota Depok untuk melakukan lompatan dalam mengubah cara kita memandang dan mengelola sampah,” katanya kepada Radar Update.
Pria yang akrab disapa HBS itu menilai, selama ini paradigma pengelolaan sampah di Kota Depok masih banyak bertumpu pada pola kumpul, angkut, kemudian buang ke TPA.
Padahal, kemampuan TPA Cipayung memiliki batas. Oleh karena itu, solusi persoalan sampah Depok tidak boleh hanya mencari ruang untuk membuang sampah, tetapi harus dimulai dari pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sampah sejak dari sumbernya dapat dikurangi dan diolah menjadi sesuatu yang bernilai.
Kata dia, konsep ekonomi sirkular memberikan arah yang sangat baik. Sampah organik yang selama ini menjadi beban TPA dapat diolah menjadi kompos, pakan maggot, pupuk organik, biochar atau produk lain yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi.
“Kementerian LH sendiri telah mendorong pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk organik dan pembenah tanah sebagai bagian dari ekonomi sirkular. Karena itu, saya berharap pilot project ini benar-benar dimulai dari rumah, dari sekolah, dari pasar, dari lingkungan RW, kawasan permukiman, restoran, dan pusat-pusat aktivitas masyarakat,” tuturnya.
“Jangan sampai kita hanya membangun fasilitas pengolahan, tetapi sampah yang masuk masih tercampur. Kunci keberhasilan ekonomi sirkular adalah pemilahan dari sumber,” tanbahanya.
Lebih lanjut, HBS melihat, Depok memiliki modal sosial yang cukup kuat. Dimana Depok memiliki bank sampah, UPS, komunitas lingkungan, sekolah, pesantren, kelompok masyarakat dan berbagai inisiatif warga yang selama ini sudah bergerak.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengintegrasikan, memperkuat dan memperluas ekosistem tersebut agar tidak berjalan sendiri-sendiri,” harapanya.
Ie membeberkan, data dalam dokumen perencanaan Kota Depok menunjukkan tantangan yang masih besar: sebagian besar sampah yang terkelola masih berakhir melalui pengangkutan ke TPA Cipayung, sementara pengolahan melalui fasilitas seperti bank sampah dan UPS masih relatif kecil.
“Karena itu, saya berharap pilot project ini memiliki target yang konkret dan terukur,” tuturnya.
Dengan demikian, program sirkularitas sampah organik harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan berbagai kebijakan pengelolaan sampah lainnya, termasuk pengolahan residu dan kerja sama dengan pihak ketiga. Jangan sampai, membangun satu sistem di hilir, tetapi persoalan di hulu tidak diselesaikan.
“Hulu dan hilir harus berjalan bersama,” paparnya.
Ia juga berharap momentum pilot project tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas dan masyarakat.
“Sebagai Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, saya melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat fungsi pengawasan agar program tersebut memiliki target, indikator kinerja, pembiayaan yang jelas dan evaluasi yang terukur,” katanya.
Ia ingin APBD yang dikeluarkan untuk persampahan tidak hanya menghasilkan bertambahnya armada atau fasilitas, tetapi menghasilkan berkurangnya sampah, meningkatnya pengolahan, lingkungan yang lebih sehat dan masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi.
“Saya berharap Depok tidak hanya menjadi pilot project di atas kertas. Mari kita jadikan Depok sebagai laboratorium kota untuk membangun budaya baru: sampah bukan lagi sekadar sesuatu yang dibuang, tetapi sumber daya yang kita kelola dan kita kembalikan menjadi manfaat,” paparnya.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan sampah bukan diukur dari seberapa banyak sampah yang berhasil kita angkut ke TPA, tetapi dari seberapa sedikit sampah yang harus kita buang ke TPA,” tutupnya. (FAJ)
Sumber: https://www.radarupdate.id/aglomerasi/105317732604/depok-terpilih-jadi-pilot-project-akselerasi-sirkularitas-pengelolaan-sampah-organik?page=3