Fraksi PKS DPRD Depok, dipimpin Ketua Fraksi Moh Hafid Nasir, menerima kunjungan Perkumpulan Werdatama Jaya (Perkumpulan Para Pensiunan Pegawai DKI) Cabang Depok di ruang Fraksi PKS, pada Hari Aspirasi (Senin, 11 April 2022). Turut hadir mendampingi Ketua frakesi, beberapa anggota Fraksi PKS lain, seperti Ade Supriyatna, Hengky dan Imam Musanto. Dari Perkumpulan Werdatama Jaya (PWJ) dipimpin Ketua Cabang Depok, Husni Said, Wakil Ketua Abdullah Muhammad dan Suprapto, Sekretaris Marsono dan Koordinator Bidang Pemberdayaan Wanita, Sri Uriyati.
Pada kesempatan itu, Ketua PWJ Husni Said mengucapkan terima kasih atas penerimaan Fraksi PKS DPRD Depok. “Kedatangan kami sebagai warga dan diterima oleh Bapak Hafid dan yang lainnya sebagai wakil kami di DPRD. Mudah-mudahan kita bisa lebih dekat lagi dan bisa saling berbagi, apalagi kita sama-sama berislam dan beriman,” imbuhnya.
Husni Said memaparkan bahwa pengurus PWJ ada 40 orang. Pensiunan pegawai DKI di Depok ada 3845 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Tetapi yang terdafrar di PWJ baru sekitar 750 orang dan yang aktif sekitar 250 orang (terbanyak dari Kecamatan Sukmajaya ada 150 orang). “PWJ Cabang Depok adalah cabang dari PWJ Pusat di Jakarta. PWJ Depok berdiri sejak tahun 2010. Ketua pertama Bapak Suja’i, setelah digantikan Bapak Gunawan. Setelah itu saya yang menjadi ketua,” tambah Husni.
Program PWJ antara lain pertemuan rutin pengurus, pengajian anggota sebulan sekali, dan pengajian di provinsi (DKI Jakarta), bakti sosial, dan program-program lainnya. “Selama Covid-19 ada kegiatan tadarusan via WA, satu hari 1 juz. Ada juga kegiatan kerjasama dengan UI dan PERGERI terkait alzheimer. Pengurus dan anggota juga aktif di lingkungan masing-masing, ada yang menjadi ketua RT dan RW, ketua DKM, anggota KPPS, dan ibu-ibunya aktif di majlis taklim dan posyandu,” ujar Husni. Selain itu, kaum ibunya aktif dalam kegiatan hari besar islam dan juga membuat grup angklung, bahkan ada yang pernah menjadi juara paduan suara.
Hal lain yang disampaikan oleh pengurus PWJ Depok adalah masalah belum mempunyai kantor/sekretariat yang tetap (masih berpindah-pindah). Kantor yang sekarang masih menumpang di rumah Ketua PWJ. Sebelumnya juga pernah menyewa rumah untuk kantor. Kondisi ini berbeda dengan PWJ Cabang di DKI yang sudah ada kantor/sekretariat yang difasilitasi oleh Pemda DKI. Kunjungan PWJ ke Fraksi PKS salah satunya untuk memohon bantuan Fraksi bagaimana caranya PWJ bisa memiliki kantor yang tetap yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan PWJ, diantaranya digunakan untuk pengajian anggota. Terkait masalah pembinaan perkumpulam, ada aturan yang baru bahwa walikota tidak lagi manjadi pembina. Jadi pengurus bingung siapa pembina PWJ, akhirnya PWJ berjalan tanpa pembina. Sejak tahun 2010 sampai 2018 pembina PWJ Cabang Depok adalah Walikota Depok. “Perkumpulan kami tidak memiliki kaitan dengan partai politik, tetapi aspirasi politik kami serahkan ke masing-masing anggota,” tegas Husni yang pensiunan Pemkot Jakarta Utara.
Keluhan lain yang disampaikan pengurus PWJ yaitu tentang belum dirasakannya bantuan untuk para lansia anggota PWJ Depok terkait berlakunya UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. “Kemudian juga tentang dana hibah 33 miliar rupiah dari Pemerintah (tahun 2020), kami juga ingin merasakan manfaat dari bantuan hibah tersebut. Kalau di DKI setiiap lansia mendapat dana 600 rb/bulam. Ada bansos dari Pemda DKI utk PWJ cabang, tapi cabang Depok belum mendapatkannya. Kami percaya dengan PKS, oleh karena itu kami berani menyampaikan hal ini kepada Fraksi PKS,” pungkasnya.
Menyambut kunjungan pengurus PWJ Depok, Ketua Fraksi PKS Hafid Nasir menyampaikan ungkapan kebahagiaan bisa bertemu dengan pengurus PWJ Depok yang pernah berkiprah di Pemda DKI yang lebih senior. “Usulan dan masukan bapak ibu akan kami perjuangkan dan fasilitasi, khususnya terkait bantuan hibah dari Pemerintah. Mudah-mudahan di awal tahun 2023 bisa kami perjuangkan, bisa juga lewat APBD,” imbuh Hafid.
Pak Hafid, sapaan akrab Hafid Nasir, menambahkan bahwa soal kantor sekretariat PWJ akan disampaikan ke Walikota dan Wakil Walikota Depok. Menurut Pak Hafid tempat yang cocok untuk kantor PWJ bisa di kantor Kecamatan Sukmajaya (dekat dengan domisili mayoritas pengurus dan anggota). “Kalau keberadaan PWJ ini sudah legal, nanti bisa mendapatkan bantuan dari Pemkot Depok atau dari Provinsi. Tetapi nomenklatur bantuannya harus jelas, yaitu untuk kegiatan-kegiatan PWJ, bukan dalam bentuk dana (uang). Terkait permohonan kantor, pengurus PWJ bisa mengajukannya ke Walikota nanti ada tembusannya ke Camat Sukmajaya dan akan difasilitasi dan dibantu oleh Pak Hengky,” pungkasnya.