RADARDEPOK.COM – Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Nuryuliani, memberikan apresiasi kepada Pemkot Depok atas keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga yang tercatat sebagai penerima manfaat Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) level 1 hingga 4.

Nuryuliani mengatakan, kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.

Menurut Nuryuliani, di tengah dinamika perubahan kebijakan nasional dan penyesuaian anggaran daerah, keberpihakan Pemkot Depok terhadap masyarakat kecil tetap terlihat melalui keberlanjutan layanan kesehatan. Namun, di balik apresiasi tersebut, ia menegaskan masih terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni akurasi dan keadilan data penerima manfaat.

Saya mengapresiasi perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya yang masuk DTSEN level 1 sampai 4, karena mereka masih mendapatkan layanan kesehatan. Ini penting dan patut diapresiasi,” ujar dia kepada Radar Depok, Senin (12/1).

Namun demikian, politisi yang akrab disapa Mpok Nuryuliani itu mengingatkan bahwa kebijakan sebaik apa pun akan kehilangan makna jika tidak ditopang oleh data yang akurat. Ia menyoroti masih banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke DPRD terkait ketidaksesuaian data DTSEN dengan kondisi riil di lapangan.

Nuryuliani mencontohkan, terdapat warga yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek atau buruh proyek dengan penghasilan tidak tetap, namun justru tercatat berada di desil 6. ebaliknya, ada warga lain yang secara kasat mata memiliki aset lebih mapan, seperti rumah sendiri bahkan kontrakan, tetapi masuk dalam kategori desil 1.

“Ini fakta yang kami temukan di lapangan. Ada masyarakat yang hidupnya pas-pasan, tapi secara data dianggap mampu. Sementara yang secara ekonomi relatif lebih baik justru masuk kategori paling miskin. Ini jelas menimbulkan rasa ketidakadilan,” tegasnya.

Menurut Nuryuliani, ketimpangan data tersebut bukan hanya soal salah klasifikasi angka, melainkan berdampak langsung terhadap hak dasar masyarakat. Warga yang seharusnya mendapat prioritas layanan kesehatan berpotensi tersingkir, sementara yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan justru menikmati fasilitas yang disediakan negara.

“Kalau data tidak tepat, kebijakan akan salah sasaran. Dan yang dirugikan adalah masyarakat kecil,” katanya.

Lebih jauh, Nuryuliani menilai persoalan DTSEN tidak bisa diselesaikan secara parsial atau administratif semata. Ia mendorong Pemkot Depok untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh, disertai kroscek lapangan yang melibatkan perangkat wilayah, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan dan kecamatan.

Dalam hal ini, Nuryuliani juga menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat, agar warga yang merasa dirugikan oleh pendataan dapat segera mengajukan koreksi data tanpa proses yang berbelit.

“Pendataan ulang harus dilakukan dengan serius dan terbuka. Jangan sampai masyarakat bingung atau tidak tahu harus mengadu ke mana ketika datanya tidak sesuai,” ujarnya.

Nuryuliani menambahkan, validasi data sosial ekonomi seharusnya tidak hanya melihat kepemilikan aset secara kasat mata, tetapi juga mempertimbangkan penghasilan, beban tanggungan keluarga, serta kondisi pekerjaan yang tidak menentu.

“Penghasilan harian, status pekerjaan, dan beban hidup juga harus dihitung. Jangan hanya melihat tampilan luar atau data lama yang sudah tidak relevan,” kata dia.

Sebagai wakil rakyat, Nuryuliani menegaskan DPRD Kota Depok akan terus mendorong fungsi pengawasan agar kebijakan layanan kesehatan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Ia menilai, pembenahan data DTSEN merupakan fondasi penting bagi keadilan layanan publik di Kota Depok.

“Data yang akurat adalah kunci keadilan layanan. Kalau datanya benar, maka kebijakan pemerintah akan tepat, dan masyarakat yang benar-benar berhak tidak akan terpinggirkan,” tutur dia. ***

Sumber: https://www.radardepok.com/politik/94616553439/sorot-pelayanan-kesehatan-anggota-dprd-kota-depok-nuryuliani-minta-validasi-dtsen?page=2