ARAHKATA- Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, H. Bambang Sutopo, mengungkap akan secara ketat mengawal lima poin kunci yang dinilai penting bagi penyelesaian persoalan persampahan di Kota Depok.
Ungkapan ini dikuatkan menyusul kunjungan Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok pada 11 Agustus 2026.
“Kehadiran Wamen Lingkungan Hidup menunjukkan persoalan persampahan di Depok telah jadi perhatian serius Pemerintah Pusat. Namun yang paling penting bukan sekadar kunjungan dan instruksi, melainkan bagaimana arahan itu segera diterjemahkan Pemkot Depok menjadi langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan ” kata Bambang, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut Bambang, ada lima poin kedepan yang harus terus dikawal pihaknya di DPRD Depok yakni, berkaitan instruksi yang harus punya target dan waktu yang jelas.
“Setiap arahan harus diterjemahkan menjadi program dengan target, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, dan batas waktu yang pasti. Jangan sampai setelah kunjungan selesai, keadaan kembali seperti semula “ujarnya.
Selanjutnya, terkait percepat penghentian open dumping. Dia menilai, perlu peta jalan dan jadwal pasti kapan Depok berhenti menimbun sampah secara terbuka serta mendorong rencana teknologi RDF hingga 1.000 ton perhari dan kerja sama PSEL Kayumanis dengan target kirim sekitar 700 ton perhari dimulai 2028 agar makin sedikit sampah yang berakhir ditimbun.
Berikutnya, lanjut Bambang, kurangi sampah sejak dari sumber. Jadi, solusi bukan perluasan lahan, namun, perkuat pemilahan rumah tangga dengan memaksimalkan 431 Bank Sampah Unit plus 4 Bank Sampah Induk, serta berikan insentif warga.
“Karena, semakin banyak dipilah di lingkungan, semakin ringan beban TPA Cipayung” ujar HBS, sapaan akrab Bambang Sutopo.
Lebih dari itu, politisi senior PKS Depok ini juga menilai, teknologi harus benar-benar menjadi solusi yang artinya, teknologi bukan sekadar proyek. ” Harus nyata mengurangi volume sampah dan memberi manfaat lingkungan. Pemkot harus cermat memilih dan mengawasi penerapan teknologi yang tepat guna ” tegasnya.
Terakhir, ujar Bambang, berkaitan keselamatan dan kesehatan warga yang perlu jadi prioritas utama. Baik dari kualitas udara, air lindi, gas metana, risiko kebakaran dan longsor, hingga termasuk pelajaran dari dampak ke Kali Pesanggrahan dan banjir juga harus menjadi ukuran utama.
” Warga sekitar juga berhak mendapat perhatian dan kompensasi sesuai aturan. Jadi, jangan hanya memadamkan api, kita harus memadamkan sumber masalahnya ” tandas legislator Fraksi PKS ini.
Politisi asal daerah pemilihan Cilodong-Tapos, ini juga menegaskan jika masalah TPA Cipayung bukan sekadar urusan dinas. Namun, jadi urusan seluruh Kota Depok.
Sinergi Pusat, Provinsi, Pemkot dan DPRD mutlak penting diperkuat lantaran dengan berjalan sendiri-sendiri atau saling lempar tanggung jawab tidak akan menyelesaikan persoalan.
” Jika hari ini tidak serius ditangani, beban lingkungan, sosial, dan biaya yang diteruskan ke generasi mendatang akan jauh lebih berat ” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam sidak Wamen di lokasi TPA Cipayung Depok yang turut didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Pemkot Depok juga diminta bisa memperkuat pemilahan sampah serta mempercepat roadmap bebas sampah menuju target 2029 ke TPA Cipayung yang dinilai menjadi perhatian serius tingkat pusat.
Adapun instruksi dan poin penting Wamen LH antara lain, meminta Pemkot Depok memperkuat pemilahan sampah dari sumber serta menargetkan sampah yang masuk ke TPA Cipayung ke depannya difokuskan hanya berupa residu.
Mendorong percepatan roadmap penanganan sampah bebas TPA penuh pada target tahun 2029. Menjadikan kunjungan ini sebagai momentum transformasi sistem pengelolaan sampah di Kota Depok. (Eko Budi Ahdayanto)
Sumber: https://arahkata.pikiran-rakyat.com/berita/pr-12810388949/hbs-kawal-lima-poin-penting-penyelesaian-masalah-sampah-depok?page=3