RADARDEPOK.COM, DEPOK – Tepat pada 27 April, Kota Depok berulang tahun yang ke-24. Pada usia tersebut sudah sepatutnya kita bersyukur hingga sejauh ini masih on the track, dengan capaian-capaian yang baik. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami.
Capaian-capaian prestasi Kota Depok juga diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam Sidang I Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, pada Kamis (27/4).
Sri Utami mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kota Depok sudah terlihat bagus. Seperti penataan Jalan Margonda, Jalan Kartini, GDC serta infrastruktur lainnya.
“Penataan setu juga mendapatkan perhatian dari provinsi, ini tandanya ketika provinsi mendukung yaitu mengapresiasi kinerja dari Pemda Kota Depok,” ungkap Sri Utami kepada Radar Depok.
Di sisi lain, disampaikan juga bahwa capaian Kota Depok dalam penanganan Covid-19 dan stunting terbaik di Jawa Barat.
Sri Utami menyebutkan, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan awal mulanya Covid-19 dari Kota Depok, tetapi penanganannya ternyata terbaik di Jabar. Begitu juga penanganan stunting.
“Indikator-indikator tersebut diungkapkan oleh seorang Gubernur dihadapan sidang Paripurna, pastinya sangat beralasan,” tutur Sri Utami.
Hal lain yang patut diapresiasi yaitu capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kemudian pengelolaan keuangan. Sejauh ini sudah 11 kali WTP (Wajar tanpa Pengecualian) berturut-turut, ini penilaian dari pemeritah pusat terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Jadi, ini prestasi yang harus diapresiasi dan syukuri. Serta penghargaan-penghargaan. Kementerian maupun dari propinsi. Ada yang mengatakan bahwa gak perlu penghargaan. Saya pikir gak bisa juga, karena bagaimana kementerian dan pemprov menilai kinerja Pemda kalau tidak ada ukurannya,” terangnya.
Selain itu lanjut Sri Utami, Disdukcapil Kota Depok terbaik. Kemudian terkait dengan Cyber City juga bagus. Intinya setiap tahun Depok mendapatkan penghargaan yang cukup banyak dan harus diapresiasi.
Sri Utami menilai, sesuai definisi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemda itu terdiri dari Walikota dan DPRD. Item-item rencana pembangunan itu diusulkan oleh walikota dan dicermati detail-detailnya oleh DPRD.
“Ya kalau DPRD tidak setuju bisa dicoret, jadi kinerja ini saya pikir menjadi prestasi bersama. Kalau ada kekurangan juga menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Hal yang perlu ditingkatkan menurut Sri Utami, terkait dengan daya dukung lingkungan ini yang sering kali menjadi konsennya dari dulu.
Ini tidak mudah juga, karena kita menjadi wilayah yang mendukung DKI Jakarta ketika urbanisasi masih tinggi, dan pastinya berat jika ditanggung sendiri oleh Kota Depok.
“Saya pikir seharusnya pemerintah pusat juga harus memberikan perhatian ini secara khusus. Misalnya, alokasi DAK Khusus untuk pembelian lahan RTH. Kemudian pembangunan transportasi publik terintegrasi, ini sudah ada berkomunikasi dengan DKI,” kata Sri Utami.
Sri Utami melanjutkan, kemudian pembangunan tol dan sebagainya. Tetapi ini masih belum mencukupi.
Misalkan Jalan Raya Sawangan itu tanggung jawab pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena kemacetan ada di sana.
“Jadi, gak fair kalau itu hanya dibebankan kepada Pemda Depok saja,” tegas Sri Utami.
Sri Utami mengatakan, dari sisi UMKM sudah bagus. Bahkan Walikota Depok Mohammad Idris sangat mendukung UMKM.
“Yang janjinya harusnya 2026, bahkan bisa diselesaikan di 2023. Kemudian dukungan untuk UMKM ini sangat luar biasa, ada rumah kemasan, lalu pelatihan-pelatihan pendampingan itu diharapkan memang akan bisa menjadi salah satu tools bagaimana mengatasi pengangguran di Kota Depok,” ucap Sri Utami.
Kalau pun ada kekurangannya, Sri Utami berharap seluruh komponen harus dewasa. Seperti arahan dari Gubernur Jabar janganlah yang negatif itu diviralkan. Viralkan hal-hal yang positif.
“Kita membangun negeri ini betul-betul harus kita hayati dan implementasikan sila-sila Pancasila,” ungkap Sri Utami.
Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita menjadi insan semua yang bertakwa terlepas dari agamanya apa. Yang penting dilaksanakan sesuai agamanya.
Kemudian Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dilandasi nilai-nilai luhur dari agama kita masing-masing.
“Kemudian tidak kalah pentingnya adalah Persatuan Indonesia. Demokrasi kita itu jangan yang menjadikan permusuhan, jadi harus merajut mana-mana yang memang harus titik kesepahaman itu kita cari disepakati bersama,” kata Sri Utami.
Jadi HUT Ke-24 Kota Depok, dan ini secara khusus menjelang pesta demokrasi di 2024, Sri Utami berharap kita semakin dewasa di dalam berpolitik.
Sebaliknya masyarakat juga begitu, kita perlu memberikan contoh bagaimana berdemokrasi secara matang.
“Demokrasi substansial bukan sekedar demokrasi prosedural, yakni hanya sekedar menyelenggarakan saja tetapi substansi demokrasi yang dilandasi nilai-nilai Pancasila itu seperti apa,” terang Sri Utami.
Menurut Sri Utami, Gubernur Jabar juga mengingatkan mudah-mudahan pesta demokrasi nanti Kota Depok juga bisa memberikan contoh bagaimana praktik demokrasi yang baik.
“Sebagaimana prestasi-prestasi sebelumnya, Depok sering kali juga bisa tampil sebagai contoh bagi daerah lain,” tutup Sri Utami. ***