DEPOK,transnews.co.id – Pemerintah Kota Depok melalui Program Dinas Perhubungan (Dishub) dengan mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergitas Menuju Transportasi yang Maju” membuahkan hasil yaitu mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kota Depok berhasil meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk kategori Kota Raya, bersama dengan lima kota lainnya. Penghargaan WTN merupakan penghargaan tertinggi di sektor transportasi dari Kemenhub Republik Indonesia (RI).
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyerahkan langsung penghargaan ini dan diterima langsung oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris pada acara Hub Space 2024 di Ballroom JIExpo Kemayoran, Convention Center & Theatre Area, Jakarta, Sabtu 7 September 2024.
H. Moh Hafid Nasir, Dipl. Ing., Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok, pada kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Depok atas penghargaan WTN untuk kategori Kota Raya. Sebelumnya penghargaan ini diberikan kepada Kota Depok di tahun 2016 dan tahun 2019.
Hal ini menjelaskan kepada warga Kota Depok, pembangunan infrastruktur dan Sistem Lalu Lintas yang dibangun sudah on the track untuk menyelesaikan persoalan macet yang ada di Kota Depok. Butuh waktu dan proses pembangunan secara bertahap dan saatnya nanti Pemerintah Kota Depok bisa mengatasi kemacetan yang mana persoalan ini juga ada di setiap kota besar lainnya, lanjut Hafid.
Penghargaan ini juga tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas banyak pihak diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kelengkapan infrastruktur seperti trotoar dan pedestrian, Dishub melalui Area Traffic Control System (ATCS), Dinas Kesehatan dengan layanan Sistem Penanggulangan Layanan Gawat Darurat (SPGDT) di nomor call center bebas pulsa 119, Dinas Komunikasi dan Informatika (KomInfo) melalui layanan Hotline 112, dan Polres Metro Depok dalam menangani kecelakaan serta kelancaran arus lalu lintas.
Kota Depok sebagai kota penyangga Daerah Khusus Jakarta menyelesaikan kemaceten tentu tidak bisa mandiri, perlu ada intervensi Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam mengurai kemacetan yang ada.
Konkritnya ketersediaan angkutan umum masal seperti keberadaan Commuter Line yang sudah ada sejak lama, TransJakarta UI – Stasiun Manggarai, Stasiun LRT Harjamukti, BISKITA Trans Depok dan Microtrans Depok (angkot AC) dan pembangunan Underpass Dewi Sartika adalah bukti kolaborasi Pemerintah Kota Depok dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, jelas hafid.
Kemudian kebijakan rencana tata ruang wilayah, ada jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kota, semua terintegrasi membentuk jaringan transportasi, sehingga dalam penataan dan pembangunan perlu ada koordinasi pemerintah pusat, propinsi dan kota, imbuh Hafid.
Ketika saya sebagai wakil rakyat pada periode pertama 2014-2019, di tahun terakhir kepemimpinan Bapak Nur Mahmudi Ismail tahun 2015, Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan Design Engenering Detail (DED) rencana pembangunan Fly Over Margonda Kartini Dewi Sartika Siliwangi (Markaswangi) guna mengatasi kemacetan di Kota Depok. Warga Kota Depok yang hendak ke Jakarta, tidak harus melalui jalan Margonda Raya, bisa menggunakan Fly Over Markaswangi, begitu pula arus sebaliknya, jelas Hafid.
Pemerintah Kota Depok, dihadiri oleh unsur Muspida pada saat itu dan perwakilan dari Kementrian PUPR, menyampaikan mega proyek kepada warga depok dan stakeholders yang hadir, tepatnya pada acara HUT RI ke 70 di lapangan Balaikota Depok, yaitu pembangunan Flyover Markaswangi.
Sayangnya perencanaan pembangunan mega proyek ini tidak dilanjutkan, padahal DED rencana pembangunan Flyover Markaswangi sudah disampaikan ke pemerintah pusat melalui kementrian PUPR untuk dibantu dianggarkan. Andaikan pembangunan Flyover Markaswangi terbangun, kemacetan di jalan margonda raya, terutama di jam sibuk serta weekend, sudah bisa teratasi, imbuh Hafid.
Sekarang sudah terbangun underpass Dewi Sartika (tahun 2023) dan Flyover Arif Rahman Hakim (tahun 2008), berkat kerja sama pemerintah Kota Depok dengan pemerintah pusat dan propinsi Jawa Barat, sehingga bisa menyelesaikan kemacetan di ruas jalan jalan Dewi Sartika dan Arif Rahman Hakim yang dilewati lintasan kereta api.
Lalu bagaimana usulan Pak Dewan kedepan kepada Pemerintah Kota Depok terkait dengan persoalan kemacetan yang masih dirasakan terutama di titik-titik kemacetan yang dilintasi jalan pusat, propinsi dan kota ?
Pertama, saya perlu sekali lagi apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok yang sudah membangun komunikasi birokrasi dengan pemerintah pusat dan propinsi sehingga selain pembangunan infrastruktur yang menunjang lancarnya lalu lintas sudah terbangun, juga ketersediaan transportasi publik yang nyaman seperti BISKITA Trans Depok dan Microtrans Depok (angkot AC) sudah dirasakan oleh warga Kota Depok. Kedepan jumlah unit jenis transportasi publik ini bisa ditingkatkan, terutama ke wilayah barat.
Kedua, terkait dengan kemacetan yang ada di ruas jalan raya sawangan tepatnya setelah exit tol sawangan, janji kementrian PUPR dengan pelebaran jalan untuk ruas jalan exit tol mengarah parung bingung dan simpang kodim dapat segera diwujudkan. Karena kemacetan disana hanya bisa terurai dengan pelebaran jalan, dan status nya juga jalan nasional.
Ketiga, kalau kita menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS), nampak jelas jalan-jalan raya yang melintas kota Depok sangat tidak imbang. Secara horizontal hanya ada jalan Raya Sawangan, sementara yang vertikal ada jalan Raya Bogor, jalan Raya Margonda dan Jalan Raya Bojongsari (Ciputat-Parung).
Kondisi ini sangat tidak ideal untuk sebuah Kota seperti Depok dengan populasi jumlah penduduk tinggi dalam mengurai kemacetan. Oleh karenanya pembangunan ruas jalan tol yang melintas kota Depok sangat besar pengaruhnya untuk mengurai kemacetan, ketimbang harus membebaskan lahan yang secara cost akan sangat tinggi.
Jalan Tol yang melintas secara horizontal kota Depok, yaitu Cinere Jagorawi (Cijago) dan Cinere Serpong serta Cimanggis Cibitung, bisa mengurai kemacetan jalan di dalam kota Depok, termasuk jalan tol yang melintas secara vertikal kota Depok, yaitu Antasari Depok.
Sayangnya ini terhenti cukup lama untuk ruas Depok Bojonggede. Oleh karenanya saya mengusulkan kepada pemerintah pusat dan kota untuk percepatan pembangunan jalan tol untuk ruas ini, agar jalan raya atau jalan tol yang melintas secara vertikal dan horisontal kota Depok seimbang.
Termasuk janji kampanye Imam Ririn sangat tepat yaitu merealisasikan jalan terusan juanda ke arah cinere atau sejajar dengan tol cijago dan jalan alternatif Sawangan untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas Depok bagian timur dan barat. Sehingga ketika janji kampanye ini terwujud, kemacetan di beberapa titik bisa terurai.