
Fraksi PKS DPRD Kota Depok melakukan kunjungan ke Fraksi PKS DPR RI pada hari Kamis, 16 Januari 2025. Rombongan yang dipimpin Ketua Fraksi PKS Moh. Hafid Nasir diterima oleh Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa dan anggota Komisi XI dari Fraksi PKS M. Kholid serta didampingi para tenaga ahli dan staf Fraksi. Rombongan tamu diterima di Ruang Pimpinan Fraksi PKS di Lantai 3 Nusantara 1 Kompleks DPR Senayan, Jakarta.
Turut hadir mendampingi Moh. Hafid Nasir beberapa anggota F-PKS antara lain, Ade Supriyatna (Ketua DPRD Kota Depok), Imam Musanto (Sekretaris Fraksi), Ade Firmansyah (anggota Komisi D), Hj. Nuryuliani (anggota Komisi C), Bambang Sutopo (anggota Komisi C), dan Ubaidilah (anggota Komisi B). Hadir pula Tenaga Ahli F-PKS Adriyana Wira Santana, Sekretaris DPD PKS Depok Hermanto ‘Bobby’ Setiawan, serta para aspri dewan.
Moh. Hafid Nasir dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas diterimanya kunjungan ke Fraksi PKS DPR RI itu. Selain bersilaturahmi, kedatangan para aleg PKS Depok adalah untuk menggali informasi yang berhubungan dengan masalah anggaran dan legislasi. Bang Hafid juga menyinggung soal peraturan terkait tenaga honorer/P3K serta rencana pelebaran dan perluasan Jalan Raya Sawangan.
Beberapa anggota F-PKS Depok juga turut menyampaikan aspirasinya, antara lain Bambang Sutopo, Ade Supriyatna, Ade Firmasyah, l Imam Musanto, dan Ubaidilah. Mereka menyampaikan aspirasi antara lain terkait persoalan sinergi antara aleg pusat, aleg provinsi dan aleg kota; pengaturan tenaga honorer dan P3K; penanganan sampah; kemacetan di beberapa titik lokasi; pendidikan; dan program UHC Kota Depok.
Sekretaris F-PKS DPR RI Ledia Hanifa mengucapkan terima kasih atas kunjungan para aleg F-PKS Depok. Ledia menginfokan bahwa di F-PKS ada Hari Aspirasi yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat. Wadah ini bisa menjembatani aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi anggota DPRD. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menambahkan hal-hal terkait tenaga P3K, UU Ciptaker serta bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutif, baik di tingkat maupun daerah.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI M. Kholid menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang serius yang bisa dilakukan melalui duduk bareng (kolaborasi) antara Pusat dan daerah. Komisi XI DPR RI bermitra antara lain dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.