ARAHKATA – PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) atau PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat sorotan tajam dari sejumlah elite Parpol di DPRD Depok. Hal itu juga terkait dengan usulan penyertaan modal Rp40 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam KUA-PPAS Perubahan 2026.
Tiga partai elit politik dari tiga fraksi berbeda di DPRD Kota Depok yaitu, Fraksi PKS, PKB dan PSI sama-sama pertanyakan kebermanfaatan tambahan dana puluhan miliar dari APBD yang terkesan berbanding terbalik pada capaian kinerja yang kini juga dirasakan langsung masyarakat hingga PAD Depok.
Salah satu sorotan tersebut bahkan sempat diungkapkan langsung oleh anggota Fraksi PKS, H Bambang Sutopo saat gelaran Sidang Paripurna, Jumat, 11 September 2026.
Politisi PKS H. Bambang Sutopo (HBS) saat itu jadi yang paling vokal dalam paripurna dengan melakukan interupsi dalam paripurna lantaran menilai ada hal prinsip dalam usulan penyertaan modal.
“Kita tidak sedang membicarakan angka Rp40 miliar semata. Kita sedang membicarakan uang rakyat dan pelayanan dasar,” kata HBS pasca gelaran sidang paripurna, Sabtu, 12 September 2026.
Politisi senior PKS Depok ini juga menyoroti keluhan warga dari gangguan aliran air 12 jam pada 2 September 2026 dan menilai kesiapan PDAM di tengah imbauan Pemkot agar warga beralih dari air tanah ke air perpipaan sesuai SE Wali Kota No.600.1.5.4/835/Psda/2025.
“Kalau masyarakat sudah kita dorong untuk menggunakan air PDAM, maka pemerintah dan PDAM juga harus memberikan kepastian airnya tersedia, alirannya lancar, gangguan cepat ditangani ” tandas HBS.
Tidak sampai di situ, HBS yang duduk di Komisi C DPRD Depok juga menuntut sejumlah poin penjelasan dari manajemen PDAM, mulai dari rencana penggunaan dana, target cakupan pelanggan, kontinuitas kinerja pelayanan, hingga mekanisme percepatan saat gangguan.
Sementara itu, sorotan langsung juga diungkap politisi senior PKB Depok melalui forum dialog dengan warga melalui siaran langsung di kanal resmi Babai Suhaimi, menanggapi mencuatnya keresahan warga soal layanan PDAM Depok.
“Masih banyak warga Depok yang kesulitan mendapat layanan air bersih dari PDAM Depok ” katanya menanggapi kebutuhan warga pada sarana air bersih saat kemarau ini.
Babai menilai, layanan PDAM masih belum menyentuh langsung masyarakat menengah ke bawah di tengah tingginya keterbutuhan sarana air bersih hingga biaya pengambilan air tanah saat ini yang dinilai lebih mahal dibandingkan penggunaan layanan dari PDAM.
“ Layanan air bersih jangan hanya terfokus pada menengah ke atas saja. Dan jika diperhatikan, masih banyak juga potensi PAD yang masih belum maksimal didapat ” ujarnya.
Ungkapan senada terkait capaian kinerja dari layanan PDAM Depok juga disuarakan anggota DPRD dari PSI, Binton Nadapdap pada dialog langsung bersama masyarakat di kanal resmi Babai Suhaimi sekira satu hari jelang rapat paripurna Jumat, satu pekan lalu.
Menurut Binton, di wilayah Cinere juga masih banyak yang belum terlayani sarana air bersih PDAM. Ketua PSI Depok ini juga menyoroti banyaknya potensi PAD yang belum digarap.
” Banyak sebenarnya di sana (Cinere) apartemen, mal dan perumahan-perumahan yang belum terlayani ” katanya saat live bersama Babai.
Merespons sorotan tiga fraksi tersebut, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah dalam kesempatan sidang paripurna menyatakan jika bersedia melakukan pembahasan dan pengecekan ulang ke pihak PDAM.
Sementara itu, pasca sorotan sejumlah legislator, pihak PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) atau PDAM Depok melalui Direktur Utama (Dirut), M Olik Abdul Holik memberikan respons dan akan berikan tanggapan melalui jajarannya.
Di tengah dorongan Pemkot untuk mengurangi penggunaan air tanah, sorotan tajam dari PKB, PKS, dan PSI juga dinilai menjadi alarm bagi PDAM Tirta Asasta Depok sebagai satu-satunya BUMD di Depok.
Suntikan dana puluhan miliar dari APBD kini diuji, sejauh mana mampu dipecut sebagai peningkatan cakupan, kontinuitas, dan kualitas layanan, atau justru menambah beban fiskal tanpa hasil nyata bagi warga.
Berkaitan diketahui kinerja PDAM Depok, sejauh ini, terkait pengolahan udara, BUMD Depok berhasil menjadi pilot projec IRBM ASEAN pada Agustus 2026 lalu.
BUMD Depok juga diketahui telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 6000 liter untuk warga di RW 10 Curug akibat dampak kemarau panjang. (Eko Budi Ahdayanto)
Sumber: https://arahkata.pikiran-rakyat.com/berita/pr-12810448817/bumd-depok-disorot-tajam-tiga-elite-parpol-dprd-soal-rp40-miliar?page=3