RADARDEPOK.COM – Bola liar soal anggaran perjalanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, yang saban tahunnya selalu naik terus bergulir. Bahkan, yang meledak pada 2023 anggaran perjalanan dinas dalam negeri Dinkes hampir tembus Rp10 miliar.

Nilai fantastis tersebut, membuat wakil rakyat mendesak Dinkes segera buka-bukaan penggunaannya. Hingga kemarin (9/4), Dinkes Depok pun belum juga bisa membeberkan bengkaknya anggaran tersebut.   

“Nanti kami akan siapkan dulu jawabannya ya. Di situ akan kami jelaskan semuanya,” tutur Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati usai mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (9/4).

Namun, Mary Liziawati mengaku, anggaran untuk perjalanan dinasnya tersebut, juga berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas.

“Soal anggarannya secara garis besar dari DAK dan BOK. Tapi untuk penjelasan rinciannya nanti akan kami informasikan secepatnya ya,” imbuh Mary Liziawati.

Menimpali hal ini, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mengatakan, pada dasarnya anggaran harus mengikuti program (money follow program).

Artinya, jika banyak kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas, maka anggaran perjalanan dinasnya itu mengikuti program.

“Nah, perjalanan dinas yang dimaksud di Dinas Kesehatan ini apakah perjalanan dinasnya ke luar kota? Atau dalam kota? Jangan-jangan yang banyak adalah perjalanan dinas dalam kota, seperti visit dokter ke posyandu. Itu kan juga termasuk perjalanan dinas,” kata Ade Supriyatna.

Adanya temuan nilai anggaran tersebut, Ade Supriyatna menegaskan, pihaknya akan mendorong komisi terkait (Komisi D), untuk mengundang Dinas Kesehatan Kota Depok agar menjabarkan perjalanan dinas yang dimaksud.

“Perjalanan dinas ini harus dijabarkan Dinas Kesehatan Kota Depok. Kami akan melihat lebih dalam lagi. Jika memang ada anggaran yang tidak efisien, maka kami harapkan untuk dilakukan efisiensi,” tutur Ade Supriyatna.

Di sisi lain Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto mengatakan, jika dilihat menggunakan kacamata normatif, kenaikan anggaran pada perjalanan Dinas Kesehatan Kota Depok tiap tahun adalah hal yang wajar.

“Mungkin wajar ya, jika anggaran yang digelontorkan untuk perjalanan dinas meningkat tiap tahun. Apalagi datanya dimulai dari 2021, mengingat saat itu masih pandemi Covid 19,” kata Siswanto.

Karena, sambung Siswanto, data perjalanan dinas pada 2021 masih tercatat dengan nilai Rp6,3 miliar. Kemudian, anggaran perjalanan dinas pada 2022 naik jadi Rp8,8 miliar. Dan pada 2023 anggaran tembus Rp9,6 miliar saat lepas dari Pandemi Covid 19.

“Dari pandangan umum, kenaikan anggaran perjalanan dinas ini wajar. Karena dalam tiap tahun ini selalu ada inflasi (kenaikan harga),” tutur Siswanto.

Namun, kata Siswanto, perjalanan dinas yang tidak wajar adalah agenda perjalanan dinas yang terlalu banyak dilakukan. Apalagi jika perjalanan dinas itu tidak terlalu mendesak untuk dilaksanakan.

“Yang menjadi tidak wajar itu kalau banyak perjalanan dinas. Dikit-dikit keluar kota, dikit-dikit rapat di hotel, dikit-dikit pergi ke sana ke sini dengan dalih perjalanan dinas, padahal perjalanan dinas ini tidak urgent,” kata Siswanto.

Menurut politisi dari PKB itu, anggaran perjalanan dinas mesti ada efisiensi sesuai instruksi Presiden Prabowo dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam hal ini dinas terkait tak perlu melakukan perjalanan dinas jika bukan hal yang mendesak.

“Teknologi sekarang sudah berkembang pesat, mereka bisa memanfaatkannya dengan aplikasi Zoom, bisa juga lewat Whatsapp, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi pendukung lainnya untuk keperluan pekerjaan,” kata Siswanto.

Soal anggaran perjalanan dinas pada tahun ini, Siswanto menegaskan, pihaknya akan mengecek ulang perjalanan dinas, khususnya Dinas Kesehatan Kota Depok, terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas itu secara lebih rinci.

“Nanti akan kami cek ulang perjalanan Dinas Kesehatan Kota Depok di tahun 2025 ini. Bukan secara global atau akumulatif, tetapi akan kami tanyakan lebih rinci lagi soal penggunaan anggaran yang hampir menyentuh Rp10 miliar itu. Kalau ada yang perlu diefisiensi, kami akan dorong ini agar dilakukan efisiensi sehingga tidak banyak perjalanan dinas,” tegas Siswanto.***

Soal Anggaran Perjalanan Dinkes Depok:

Rincian anggaran :

• Tahun 2021 : Rp6.328.213.788
• Tahun 2022 : Rp8.859.644.828
• Tahun 2023 : Rp9.692.398.534
• Tahun 2024 : –
• Tahun 2025 : –

Permasalahan :

• Pemborosan anggaran
• Minim terobosan

Tuntutan :

• Transparansi Dinkes Depok soal anggaran perjalanan dinas
• Mengusut keterbukaan informasi perjalanan dinas ke publik

Langkah hukum :

• Dilaporkan ke tim penyidik Polda Metro Jaya
• Menggugat ke KIP Jawa Barat

Yang Melaporkan :

• LSM Bakornas

Fakta lain :

• Anggaran perjalanan Dinkes Depok terbesar setelah DPRD

Jawaban Dinkes:

• Sedang siapkan jawaban
• Anggaran berasal DAK
• dan BOK puskesmas
• Rincian akan diinformasikan secepatnya.

Sumber : https://www.radardepok.com/utama/94614924449/dinkes-depok-gagap-jawab-dprd-desak-buka-bukaan-anggaran-perjalanan-dinas?page=3