Depok, 22 Mei 2025 – Fraksi PKS DPRD Kota Depok melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok pada Kamis siang, 22 Mei 2025, bertempat di Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok. Rombongan dipimpin oleh Ketua Fraksi, Moh. Hafid Nasir, didampingi anggota Fraksi yaitu M. Yusufsyah Putra, Hj. Ela Dahlia, Ubaidilah, dan Moh. Nur Hidayat. Hadir pula Tenaga Ahli Fraksi, Adriyana Wira Santana, serta staf Fraksi PKS.
Kunjungan ini disambut oleh Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, Hendy Astriono, beserta jajaran pejabat Disdik Kota Depok lainnya.
Dalam paparannya, Hendy menyampaikan visi Kota Depok, yaitu “Bersama Depok Maju”, serta dua misi terkait pendidikan: (1) Peningkatan Produktivitas Masyarakat Secara Inklusif melalui Pembangunan yang Selaras, dan (2) Transformasi Pelayanan Publik. Program unggulan Disdik antara lain pemerataan dan revitalisasi sarana-prasarana pendidikan, bimbingan belajar gratis untuk 1.000 siswa calon peserta PTN, bantuan pendidikan tinggi, Rumah Didik Anak, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.
Hendy juga menjelaskan berbagai intervensi strategis Disdik, mulai dari pencegahan stunting dan dukungan untuk lembaga PAUD, insentif guru PAUD dan tutor, hingga pengembangan sekolah ramah anak serta peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan SD-SMP.
Disdik Kota Depok, lanjutnya, turut mendukung program prioritas Kemendikbudristek seperti tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, program makan bergizi gratis, digitalisasi sekolah, pembelajaran mendalam (deep learning), serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Terkait kebijakan baru SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), Hendy menjelaskan bahwa regulasi ini merujuk pada Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025. Perubahan signifikan dari PPDB 2024 antara lain: jalur zonasi untuk SMP dari 55% menjadi 45%, afirmasi dari 30% menjadi 20%, dan sisanya jalur prestasi dengan seleksi tes berstandar. SPMB 2025 akan dimulai pada 2 Juni 2025.
Dalam hal pendidikan inklusif, saat ini telah tersedia SD negeri inklusi di seluruh kecamatan di Depok, di antaranya SDN Tugu 4, SDN Cilangkap 3, hingga SDN Grogol 1.
Hendy juga menjelaskan persyaratan administratif SPMB jalur prestasi, antara lain batas usia maksimal 15 tahun, Kartu Keluarga Kota Depok per 1 Juli 2025, KTP orang tua, bukti prestasi, dan keikutsertaan dalam tes prestasi.
Sebagai penutup presentasi, Hendy memperkenalkan konsep Rumah Anak Prestasi (RAP) yang diadopsi dari Kota Surabaya, sebagai model pendidikan inklusif yang memberikan ruang aktualisasi dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak disabilitas.
Dalam sesi diskusi, Ketua Fraksi PKS, Moh. Hafid Nasir, mengusulkan agar Disdik bermitra dengan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) untuk melakukan pemeringkatan sekolah swasta (Grade A, B, C), sehingga dapat diketahui mana yang layak menerima bantuan BOS. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan pembangunan sekolah inklusi dalam dokumen perencanaan RKPD serta penyediaan akomodasi layak dan guru khusus inklusi sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2020.
Yusufsyah Putra menegaskan harapan agar tidak terjadi praktik titip-menitip dalam pelaksanaan SPMB. Ia juga mempertanyakan rencana pembangunan SMP Negeri 35 serta usulan beasiswa bagi guru PAUD.
Ubaidilah menyoroti isu penahanan ijazah, banjir di SDN Pangkalanjati 2, serta aspirasi dari kepala sekolah tentang BOS, BPJS guru, dan kegiatan studi wisata. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta.
Sementara itu, Nur Hidayat menyampaikan kekhawatiran soal penyalahgunaan alamat dalam zonasi PPDB dan keterbatasan sekolah negeri di beberapa wilayah. Ia menekankan perlunya pembangunan SMP negeri tambahan dan perbaikan kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta.
Hj. Ela Dahlia turut menyampaikan keprihatinan terhadap indikasi praktik tidak transparan dalam PPDB, serta meminta kajian ulang pembangunan sekolah inklusi di bekas lokasi SDN Pocin, mengingat aspek keselamatan siswa.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hendy menyampaikan bahwa pembangunan sekolah disabilitas lebih merupakan ranah Dinsos, sedangkan Disdik sudah menjalankan pelatihan bagi guru inklusi di TK dan SD, didampingi konselor dan psikiater. Namun, jumlah guru inklusi masih terbatas.
Ia memastikan SPMB 2025 akan dijalankan secara adil, bersih, dan akuntabel, dengan pengawasan dari Inspektorat Kemendikbudristek dan KPK. Dari sekitar 35.000 lulusan SD, baru sekitar 12.000 yang bisa tertampung di 34 SMP Negeri. Oleh karena itu, Pemkot Depok memberikan subsidi SPP di sekolah swasta bagi siswa yang tidak tertampung.
Terkait BOS, Disdik berharap sekolah swasta dapat segera mengurus izin operasional untuk menghindari kendala administratif. Program bimbel gratis dan beasiswa pelajar juga dikelola oleh Dinas Sosial.
Menutup diskusi, Ketua Fraksi PKS Depok, Moh. Hafid Nasir kembali merekomendasikan agar Disdik membangun kemitraan dengan BMPS dalam melakukan klasifikasi sekolah swasta, agar sekolah-sekolah tersebut dapat berkembang dan terintegrasi dalam sistem pendidikan kota. Ia menyatakan, bila suatu sekolah swasta dinilai tidak berkembang, maka bisa dipertimbangkan untuk diambil alih oleh pemerintah.