METRONESIA.ID, DEPOK – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok melalui Bambang Sutopo menyampaikan kritik terhadap rencana penghapusan program santunan kematian bagi warga tidak mampu yang tidak lagi dialokasikan dalam semester kedua APBD 2025.
Program ini dinilai memiliki dampak sosial yang signifikan serta telah diakui melalui berbagai penghargaan.
Program Jaminan Kematian (JKM) telah menjadi bagian dari kebijakan sosial Pemerintah Kota Depok dalam beberapa tahun terakhir. Program ini memberikan bantuan langsung kepada keluarga warga tidak mampu yang mengalami kedukaan.
Menurut Bambang Sutopo, penghapusan program tanpa kejelasan alternatif akan menimbulkan dampak terhadap rasa keadilan sosial di tingkat akar rumput.
“Program ini menjadi simbol kehadiran pemerintah di saat warganya mengalami musibah. Menghapusnya tanpa penjelasan dan pengganti yang sepadan akan menimbulkan ketimpangan,” tutur pria yang akrab disapa HBS ini.
Masih kata HBS, program tersebut juga telah meraih sejumlah apresiasi di tingkat provinsi melalui Paritrana Award, yakni di tahun 2020 Depok menjadi terbaik ketiga pada kategori Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Jawa Barat, dan pada 2021 kembali meraih posisi ketiga terbaik. Penyerahan penghargaan dilakukan 1 Desember 2022 di Bandung.
Penilaian penghargaan mencakup kebijakan, implementasi, capaian kinerja, serta presentasi teknis. Ini menunjukkan konsistensi pengelolaan jaminan sosial di Kota Depok.
HBS meminta Pemkot Depok untuk memberikan klarifikasi secara terbuka terkait alasan penghapusan program. Selain itu, disarankan agar pemerintah menyusun alternatif kebijakan perlindungan sosial yang sepadan untuk menggantikan program tersebut.
“Kami mendesak agar Pemkot menyampaikan secara transparan alasan kebijakan ini. Jika tidak disertai solusi, hal ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan program sosial yang terbukti berdampak langsung kepada masyarakat rentan, terutama dalam kondisi ekonomi pascapandemi dan ketidakpastian global.
Penghapusan program santunan kematian dalam APBD 2025 Kota Depok menuai kritik dari Fraksi PKS DPRD. Dengan rekam jejak positif dan apresiasi tingkat provinsi, program ini dinilai layak dipertahankan atau digantikan dengan kebijakan yang setara.
Fraksi PKS meminta Pemkot Depok bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam menjelaskan serta menyikapi kebijakan tersebut. ***
Sumber : https://www.metronesia.id/bodebek/35315504238/bambang-sutopo-kritik-penghapusan-santunan-kematian-di-depok?page=2